LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Prabowo Subianto harus menjadi acuan utama seluruh anggota kabinet dalam menjalankan program pembangunan bangsa.
“Dokumen ini menjadi ‘kompas’ pembangunan nasional bagi seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu, tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden,” ujar Puan saat membuka Masa Persidangan Pertama Tahun 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa pembangunan memerlukan waktu panjang, konsistensi, dan dukungan politik melalui kebijakan yang dikeluarkan eksekutif.
Karena itu, ia berharap seluruh kebijakan antar-kementerian dan lembaga selaras demi terwujudnya program yang telah tertuang dalam RPJMN.
Puan menegaskan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan tepat sasaran dan berjalan optimal.
“DPR RI bersama Pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan setiap kebijakan negara, baik politik hukum, pertahanan, pembangunan, maupun anggaran, dirumuskan secara cermat.
Pertimbangannya harus menyeluruh, melihat manfaat dan risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Puan.
Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025–2026 turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, yang menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus pengantar RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan.
Komentar