LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan ‘dapur fiktif’ dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dapur fiktif program MBG ini, menurut Nurhadi, merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih ‘Kuota Penuh’.
Istilah ‘Kuota Penuh’, kata politikus Partai NasDem itu merupakan penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sudah lulus survei. Namun ia menyesalkan, penolakan tersebut justru dimanfaatkan untuk menempatkan kepala dapur yang tak memiliki kompetensi memadai.
“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” kata Nurhadi, Rabu (13/8/2025).
Anggota Komisi Kesehatan DPR itu mengungkap laporan dari lapangan mengenai sejumlah calon dapur yang sudah berstatus lulus survei di akun resmi BGN, namun ditolak dengan alasan kuota kecamatan penuh.
Kenyataannya, lanjut Nurhadi, lokasi yang dimaksud sama sekali belum memiliki bangunan dapur.
“Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” tegasnya.
Temuan serupa juga diungkap oleh Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat. Salah satu temuan FMMBG ialah titik dapur fiktif merujuk ke data pendaftaran penyedia makan bergizi.
Data di portal resmi BGN tertulis informasi bahwa dapur sudah penuh, tetapi di lapangan banyak titik dapur yang belum dibangun, bahkan tidak pernah ada sama sekali,” ungkapnya.
Yang lebih memprihatinkan, ujar Nurhadi, banyak calon dapur telah menggelontorkan modal besar untuk membangun dapur dan membeli peralatan sesuai standar, puluhan juta rupiah.
“Bayangkan, orang sudah keluarkan modal besar, sudah siapkan alat dapur, tapi dicoret begitu saja. Ini menghancurkan semangat masyarakat yang ingin mendukung program negara,” tegas Nurhadi.
Selain itu, masih menurut Nurhadi, banyak pula ditemukan kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diragukan kompetensinya.
“Yang sudah dilatih profesional selama tiga bulan justru tidak dipakai, malah digantikan orang yang tidak paham teknis,” ujarnya.
Oleh karena itu, Nurhadi mendesak agar BGN melakukan audit internal, membuka data lapangan secara transparan, dan menghapus sistem ‘penguncian’ titik dapur yang rawan permainan.
“Kalau BGN tidak bersih-bersih, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah,” ujar Nurhadi.
“Anak-anak kita butuh makan bergizi, bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan,” pungkasnya.
Komentar