LIPUTAN.CO.ID, Batam – Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai kondisi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau belum sesuai standar minimal Badan Gizi Nasional (BGN).
Hal tersebut dikatakan Zainul Munasichin saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Kamis (18/9/2025).
“Catatan kami cukup banyak mengenai fasilitas SPPG. Salah satunya adalah ruang dapur yang masih belum layak. Exhaust dapur jauh dari standar minimal BGN. Kalau orang masak, pasti panas, dan itu memengaruhi kualitas makanan. Makanan bisa cepat basi karena dapurnya panas,” kata Zainul.
Karena itu, dia mempertanyakan proses verifikasi BGN terhadap dapur yang baru beroperasi pada Agustus–September 2025. Fakta tersebut tidak bisa ditoleransi seperti pada masa awal peluncuran program.
“Kalau bulan Januari, Februari, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah September, kok ada dapur seperti ini diloloskan? Itu aneh menurut saya. Kami minta tim BGN memperketat verifikasi, dan bulan depan seluruh peralatan dapur harus sudah sesuai standar,” tegasnya.
Lebih lanjut, politikus PKB itu juga mengkritisi perlengkapan dapur, mulai dari ukuran meja pemorsian hingga material pipa dan hollow stainless yang tidak sesuai ketentuan. Ia menekankan agar BGN melakukan pengecekan ulang terhadap standarisasi dapur, termasuk genset dan fasilitas pendukung lainnya.
“Kalau tidak standar, lebih baik di-pending dulu karena itu berisiko,” ujarnya.
Selain itu, Zainul menekankan pentingnya perhatian khusus BGN terhadap dapur di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T), terutama di Kepulauan Riau. Ia menilai kolaborasi antara BGN dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan pemerataan program Makanan Bergizi Gratis.
“Kepri ini kepulauan, jadi harus ada atensi khusus soal dapur 3T. Masih ada seratus lebih dapur yang belum berdiri. Kita harapkan sampai akhir Desember target dapur 3T bisa tercapai. Daerah-daerah 3T butuh afirmasi dari BGN bersama daerah,” pungkasnya.
Komentar