LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Delapan puluh tahun sudah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hadir dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Lembaga ini lahir sebagai konsekuensi dari amanat konstitusi yang menegaskan perlunya sebuah lembaga perwakilan rakyat untuk menyuarakan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta melahirkan aturan yang berpihak pada kepentingan umum.
Sejak kelahirannya pada 29 Agustus 1945 melalui pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), DPR RI tumbuh bersama dinamika bangsa, dengan berbagai kritik, tantangan, dan harapan yang melekat pada setiap langkahnya.
Kini, di usianya yang semakin matang, DPR dihadapkan pada sebuah kenyataan baru: generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z), kian dominan dalam lanskap sosial, politik, dan budaya.
Mereka adalah kelompok yang lahir di tengah derasnya arus digitalisasi, tumbuh bersama media sosial, serta memiliki cara pandang berbeda dalam memahami demokrasi.
Pertanyaannya, mampukah DPR menjadikan dirinya lembaga yang ramah terhadap anak muda, sekaligus menyalurkan ide-ide segar mereka untuk membangun bangsa?
DPR dan Pentingnya Partisipasi Bermakna
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa dalam setiap proses pembentukan undang-undang, keterlibatan publik tidak bisa dianggap remeh.
“Dalam setiap proses pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan syarat yang sangat penting. Partisipasi ini adalah wujud kedaulatan rakyat,” kata Puan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Pernyataan ini menjadi relevan jika kita kaitkan dengan semangat anak muda yang kini makin kritis dan vokal dalam menyuarakan pendapat.
Media sosial telah menjadi arena baru demokrasi, tempat di mana Gen Z mengekspresikan gagasan, mengkritik kebijakan, sekaligus menawarkan solusi.
Bagi DPR, menangkap suara mereka bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan agar legislasi yang lahir benar-benar merepresentasikan kepentingan bangsa.
Tidak hanya dalam forum resmi, Puan juga memberi ruang apresiasi terhadap partisipasi generasi muda. Saat menerima audiensi enam peserta Parlemen Remaja Teladan 2023, ia menekankan pentingnya pengalaman langsung berinteraksi dengan dunia parlemen
“Terimakasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan Parlemen Remaja dengan sangat baik dan selamat karena sudah menjadi peserta terbaik. Semoga pengalamannya bisa berguna buat kalian,” ujar Puan saat menjamu peserta Parlemen Remaja di ruang kerjanya.
Di sini terlihat bahwa DPR mencoba menjembatani generasi muda dengan dunia politik praktis.
Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikan pengalaman semacam ini bukan sekadar simbolis, melainkan nyata dalam proses legislasi.
Parlemen Masuk Kampus
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyadari pentingnya membawa parlemen lebih dekat ke anak muda. Melalui program Parlemen Kampus, DPR berusaha mendekatkan proses legislasi ke lingkungan akademis.
“Parlemen Kampus bukan sekadar kunjungan ke DPR, melainkan juga upaya untuk membawa proses legislasi ke lingkungan kampus. Kami ingin mahasiswa merasakan langsung bagaimana proses perumusan program dan legislasi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dimulai,” ujar Cucun.
Ia menambahkan, keterlibatan mahasiswa dalam memahami proses legislasi adalah wujud dari demokrasi partisipatif.
“Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami bahwa DPR tidak bekerja sendiri, melainkan merangkai kebijakan secara menyeluruh dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Pendekatan semacam ini sejatinya merupakan langkah penting. Generasi muda tidak cukup hanya diberi ruang untuk bersuara, tetapi juga diajak memahami proses politik yang seringkali kompleks.
Dengan begitu, mereka tidak sekadar menjadi komentator di media sosial, melainkan turut berperan dalam membentuk masa depan kebijakan.
Aspirasi Gen Z dan Tantangan Politik
Lebih jauh, Novita Hardini, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan pentingnya menyerap aspirasi anak muda dalam kerja-kerja politik.
“Saya selalu mengupayakan aspirasi anak-anak muda karena ide mereka penting untuk pengembangan kapasitas daerah,” ujarnya.
Bagi Novita, politik bukan hanya soal jabatan, melainkan soal tanggung jawab untuk memastikan kepemimpinan yang berkualitas.
“Tidak harus menduduki jabatan tertentu, tapi politik memastikan pemimpin berkualitas untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis,” katanya.
Di tengah krisis multidimensi, dari ekonomi global hingga perubahan iklim, gagasan segar anak muda adalah modal berharga.
Namun, DPR juga dituntut untuk tidak berhenti pada retorika keterbukaan. Harus ada mekanisme nyata agar suara anak muda tidak hanya berhenti di ruang-ruang diskusi, tetapi terintegrasi dalam kebijakan.
“DPR terus membangun komunikasi terbuka agar aspirasi Gen Z terserap optimal,” tambah Novita.
Pernyataan ini penting, tetapi publik tentu menunggu bukti nyata. Apakah komunikasi terbuka itu hanya sebatas seremoni, atau benar-benar diwujudkan dalam proses legislasi dan penganggaran?
Gen Z, Media Sosial, dan DOR Ideal
Gen Z dikenal sebagai generasi yang kritis, cepat beradaptasi dengan teknologi, dan sangat terbiasa dengan media sosial.
Bagi mereka, ruang digital adalah panggung utama untuk menyuarakan aspirasi. Namun, seringkali suara lantang di media sosial tidak sejalan dengan proses politik formal.
Di sinilah DPR memiliki pekerjaan rumah besar. Membawa aspirasi digital ke ruang legislatif memerlukan Dialog, Organisasi, dan Representasi (DOR) yang ideal. Dialog artinya DPR harus membuka pintu komunikasi dua arah yang jujur.
Organisasi berarti anak muda perlu diberi ruang untuk menyalurkan ide dalam wadah-wadah formal, seperti forum remaja, parlemen kampus, hingga organisasi kepemudaan. Representasi mengandung makna bahwa suara mereka harus benar-benar hadir dalam kebijakan yang dihasilkan DPR.
Jika DOR ideal ini bisa diwujudkan, maka DPR akan menjadi lembaga yang tidak hanya mendengar, tetapi juga bekerja bersama anak muda untuk menciptakan kebijakan yang relevan.
Menyatukan Harapan dan Kenyataan
DPR yang ramah anak muda bukan sekadar jargon. Ia harus nyata dalam praktik politik sehari-hari: dari cara menyusun undang-undang, mengelola anggaran, hingga mengawasi kebijakan pemerintah.
Dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, generasi muda adalah kunci mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa: negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
Di sinilah tantangan terbesar DPR: mengubah skeptisisme anak muda menjadi optimisme, dari hanya mengkritik di media sosial menjadi terlibat dalam politik substantif.
Seperti kata Puan Maharani tentang pentingnya partisipasi bermakna, ditegaskan Cucun melalui program Parlemen Kampus, hingga dikuatkan oleh Novita Hardini dengan semangat menyerap aspirasi Gen Z — semua itu akan menjadi mimpi kosong jika tidak diwujudkan dengan komitmen yang konsisten.
Namun, jika DPR benar-benar membuka diri, membangun komunikasi yang transparan, dan menghadirkan ruang partisipasi yang otentik, maka cita-cita mewujudkan DPR ramah anak muda bukan mustahil tercapai.
Pada akhirnya, inilah jalan untuk memastikan mimpi para pendiri bangsa tidak hanya menjadi catatan sejarah, melainkan kenyataan yang hidup dalam demokrasi Indonesia modern.
Komentar