LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
Ia menegaskan, perkara yang menyangkut kepentingan umat tersebut tidak boleh berlarut-larut.
“Kalau sudah masuk tahap penyidikan, KPK jangan ragu. Segera tetapkan tersangka agar publik tahu siapa yang harus bertanggung jawab,” ujar Abdullah, di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, korupsi kuota haji merupakan pengkhianatan terhadap amanah umat. Karena itu, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
“Tidak boleh ada yang ditutupi, semua harus diproses secara hukum,” tegasnya.
Abdullah juga menyinggung soal kepercayaan publik terhadap KPK. Ia mengingatkan agar lembaga antirasuah menghindari praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.
“KPK harus benar-benar independen. Jangan sampai muncul kesan ada intervensi,” katanya.
Legislator asal Jawa Tengah VI itu menyebut, penanganan kasus ini menjadi ujian serius bagi KPK. Pasalnya, isu korupsi kuota haji telah menimbulkan keresahan calon jamaah.
“Kita bicara soal ibadah yang sakral. Jangan dicoreng dengan praktik kotor,” ucapnya.
Ia menambahkan, DPR melalui Komisi III akan terus mengawasi jalannya penyidikan. Abdullah menegaskan publik berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan.
“Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana, tapi kejahatan yang merampas hak umat beribadah. Semua pihak harus mendukung KPK menuntaskan kasus ini, bukan malah menghalang-halangi,” tutupnya.
Komentar