LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam menduga ada praktik mafia dalam pengaturan slot penerbangan di bandara-bandara strategis, sehingga menghambat pertumbuhan maskapai milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Garuda Indonesia.
“Jangan-jangan ada mafia slot penerbangan di balik semua ini. Kalau Garuda ingin berkembang, dia harus dapat akses yang adil terhadap slot penerbangan, terutama di bandara padat. Kalau tidak, Garuda tidak akan pernah kompetitif,” kata Mufti.
Hal itu dikatakan Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura Indonesia, dan Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan pengelolaan slot penerbangan saat ini tidak transparan. Dia menduga ada kepentingan pihak tertentu yang lebih diuntungkan dibanding Garuda, meski memegang status sebagai flag carrier nasional.
Selain persoalan slot, Mufti juga menyoroti absennya peta jalan (roadmap) yang konkret dari manajemen Garuda. Hingga kini, ia menyebut belum ada target terukur mengenai pangsa pasar, perbaikan layanan, maupun strategi bisnis jangka panjang.
“Direksi harus berani tunjukkan roadmap yang realistis. Tahun 2026 mau berapa persen market share, tahun 2027 berapa persen. Kalau target tidak tercapai, apakah direksi siap mundur? Itu baru namanya akuntabilitas,” tegasnya.
Oleh karena itu, Mufti mengingatkan, Garuda sudah menerima dukungan besar dari negara, mulai dari penyertaan modal negara (PMN) hingga restrukturisasi utang. Namun hasil yang ditunjukkan dinilai belum signifikan, bahkan market share Garuda cenderung tergerus di tengah pertumbuhan industri penerbangan nasional.
“Kalau roadmap tidak jelas, lalu kinerja tidak ada peningkatan, bagaimana pertanggungjawaban direksi kepada negara dan publik? Jangan sampai Garuda hanya jadi beban APBN,” kata Mufti.
Komentar