LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Keterbatasan irigasi, konflik lahan, birokrasi yang berbelit, distribusi pupuk yang belum merata, rendahnya akses petani terhadap teknologi, serta ancaman perubahan iklim dan organisme pengganggu tanaman (OPT), jadi persoalan dasar sektor pertanian.
Hal tersebut diungkap Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu, saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, membahas Program Kerja Kementan Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026, di Ruang Kutai, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Masalah dasar sektor pertanian antara lain irigasi, konflik lahan, birokrasi yang berbelit, distribusi pupuk tidak merata, rendahnya akses petani terhadap teknologi, dan ancaman perubahan iklim dan organisme pengganggu tanaman (OPT),” ungkap Badikenita.
Selain itu, lanjutnya, penting juga diperhatikan soal regenerasi petani, keterbatasan modal dan penyuluhan, serta tingginya ketergantungan pada benih impor yang menghambat inovasi lokal.
Menurutnya, program prioritas nasional dia nilai masih menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya produksi susu domestik, ketergantungan impor daging dan sapi perah-pedaging hingga 2029, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) yang terkendala logistik dan dukungan pemerintah daerah.
“UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah berusia 12 tahun. Namun implementasinya masih belum optimal, terutama dalam perlindungan sosial petani dan sistem pemasaran hasil pertanian. Perubahan zaman menuntut adanya penyempurnaan regulasi agar lebih relevan,” tegas Badikenita.
Sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam paparannya mengatakan sektor pertanian terus menjadi penopang utama perekonomian nasional, termasuk di tengah krisis global.
“Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp29,43 triliun untuk mendukung program strategis, seperti cetak sawah, optimalisasi lahan, pompanisasi, dan pengembangan pola tanam tumpang sisip,” ujarnya.
Untuk Rencana Kerja Tahun 2026, kata Andi Amran, diarahkan pada penguatan kedaulatan pangan dengan fokus pada peningkatan produksi padi, jagung, daging, telur, susu, serta hilirisasi komoditas strategis guna meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan impor.
Di acara yang sama, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkap soal pangan bukan lagi sekadar soal tata niaga, melainkan sudah menjadi isu kedaulatan yang harus dikelola secara serius.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, saat ini pangan bukan sekadar tata niaga, tetapi sudah menjadi kedaulatan kita. Kita memiliki potensi besar, mulai dari lahan yang luas hingga rakyat yang rajin. Komoditas pangan tentu sangat dipengaruhi oleh potensi alam di setiap pulau dan provinsi,” ujar Sudaryono.
Sedangkan Anggota DPD RI asal Papua Selatan, Sularso, menyampaikan kendala yang dihadapi petani di daerah pemilihannya Papua Selatan, terutama buruknya infrastruktur jalan usaha tani yang menyebabkan biaya produksi meningkat karena jarak tempuh yang jauh.
Merespon Senator Sularso, Wamentan Sudaryono menyatakan, infrastruktur jalan usaha tani akan dianggarkan pada tahun 2026 dan diberikan kepada daerah yang berkomitmen menjaga status lahan serta mendukung produksi komoditas pangan.
Di akhir Raker, Ketua Komite II DPD RI, Badikenita berharap agar sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah semakin kuat dalam mendukung kemandirian pangan nasional.
“DPD RI siap mendorong kebijakan pertanian yang berpihak kepada petani, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami juga mengapresiasi kinerja dan komitmen Kementerian Pertanian, termasuk rencana penanaman serentak bibit jagung di lahan 500 ribu hektare di empat provinsi, yakni Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah,” imbuhnya.
Komentar