LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Tiga pimpinan DPR RI, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kekurangan dan kekeliruan DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi Perwakilan Rakyat.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan dengan puluhan pimpinan elemen organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan menyusul aksi demo mahasiswa dalam satu pekan terakhir Agustus 2025.
Didampingi Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan, peristiwa minggu lalu akan menjadi momentum evaluasi dan upaya reformasi DPR kedepannya dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat.
“Permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh,” kata Dasco, kepada Perwakilan Mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Dikatakan Dasco, reformasi DPR RI ke depan akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Reformasi ini ditujukan untuk menghadirkan DPR RI yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di mata publik.
Selain evaluasi internal, Dasco menjelaskan kerja sama DPR dengan pemerintah juga penting untuk menangani sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari pembentukan tim investigasi untuk kerusuhan hingga perumusan kebijakan fiskal.
Pertemuan dengan pihak pemerintah, lanjutnya, juga dijadwalkan untuk memastikan langkah-langkah tersebut dapat segera dijalankan.
“Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan kami selama ini. Evaluasi dan perbaikan akan kami lakukan bersama demi menghadirkan DPR yang lebih akuntabel bagi rakyat,” tegasnya.
Sebagai bentuk evaluasi responsif, ungkap Dasco, DPR RI memastikan akan melakukan evaluasi terhadap tunjangan anggota Dewan, termasuk penghentian tunjangan tertentu yang mulai diberlakukan sejak 31 Agustus 2025.
“DPR RI memutuskan moratorium perjalanan dinas luar negeri dan melakukan efisiensi kunjungan kerja dalam negeri,” ujarnya.
Selain itu, kata Ketua Harian Partai Gerndra itu, DPR membuka ruang partisipasi publik, termasuk dari kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, dalam proses evaluasi.
“Kritik dan masukan masyarakat adalah bagian penting dari reformasi DPR. Kami akan memastikan setiap aspirasi dapat tersampaikan secara langsung maupun melalui jalur institusional,” pungkasnya.
Komentar