LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti langkah pemerintah yang dinilai terlalu keras dalam mengendalikan harga beras di pasaran.
Ia meminta pemerintah tidak menggunakan pendekatan represif terhadap pedagang, melainkan mengoptimalkan instrumen stabilisasi harga yang sudah dimiliki.
“Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak disaat harga melonjak. Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang,” tegas Alex, Selasa (28/10).
Pernyataan itu disampaikan Alex menanggapi keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang mengkritik kebijakan pemerintah mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET).
Menurutnya, kebijakan semacam itu justru memperburuk situasi dan menimbulkan keresahan di kalangan pedagang kecil.
“Jika mau sedikit berlelah-lelah, pemerintah sebenarnya tak perlu merasa khawatir dengan kenaikan harga beras di pasaran,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa fokus utama seharusnya adalah memastikan kelompok rentan menjadi penerima manfaat dari berbagai program subsidi seperti bantuan pangan maupun beras SPHP.
Dengan stok beras Bulog yang mencapai 3,8 juta ton, Alex menilai pemerintah memiliki ruang yang cukup luas untuk melakukan intervensi yang lebih efektif tanpa harus menekan pedagang.
“Dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton, pemerintah bisa membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir. Terlebih, musim panen juga sudah makin dekat, di awal tahun 2026,” terang Alex.
Sebagai Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI, Alex mendorong pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan logistik sebagai solusi utama menekan lonjakan harga beras.
“Pemerintah harus menyederhanakan rantai distribusi, sehingga pedagang tidak terbebani biaya pengiriman yang terlalu besar,” jelasnya.
Ia menilai rantai distribusi yang terlalu panjang menjadi penyebab harga beras di tingkat konsumen sulit dikendalikan.
Selain itu, sistem logistik nasional juga harus terus disempurnakan. Alex mengingatkan bahwa Bulog kini diwajibkan menyerap gabah petani tanpa memperhatikan kualitas, dan itu membutuhkan kemampuan penanganan yang jauh lebih baik.
“Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas, tentu penuh tantangan. Makanya, kerja tim Bulog harus melebihi rata-rata dalam penanganan gabah yang dibeli dari petani,” tukasnya.
Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, Alex optimistis stabilisasi harga bisa dicapai tanpa menekan pedagang kecil.
“Pemerintah mesti memperkuat distribusi dan keadilan logistik, agar rakyat di seluruh daerah bisa membeli beras dengan harga yang wajar,” tutupnya.
Komentar