LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik keras kebijakan penugasan khusus kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah tanpa memperhatikan kualitas.
Ia menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius terhadap mutu beras nasional.
“Penugasan spesifik ke Perum Bulog untuk membeli gabah dengan mengabaikan kualitas, sudah dipastikan akan disertai risiko pada kualitas maupun mutu saat diolah jadi beras,” ujar Alex, Selasa (7/10).
Menurutnya, persoalan tidak hanya berhenti pada pembelian bahan baku yang tidak memenuhi standar, tetapi juga pada kapasitas penyimpanan yang jauh melampaui kemampuan gudang Bulog.
“Bahan bakunya bermasalah, kemudian disimpan dalam jumlah jauh melebihi kapasitas gudang yang dimiliki. Kekacauannya makin sempurna, seiring tata kelolanya yang tak kunjung dibenahi,” tegas Alex.
Pernyataan tersebut menanggapi data Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menemukan 29.990 ton beras Bulog mengalami penurunan mutu serta 1,45 juta ton beras telah berusia simpan lebih dari enam bulan.
Data itu muncul setelah inspeksi mendadak Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, pada 23 September 2025 di Gudang Bulog Ternate, Maluku Utara, yang menemukan sekitar 1.200 ton beras turun mutu.
Alex meminta agar penugasan terbaru kepada Bulog untuk kembali menyerap gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp6.500 per kilogram pada Semester II/2025 tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti pada Semester I/2025.
“Untuk semester I/2025, penugasan pada Bulog untuk melakukan penyerapan hanya sebesar 10 persen dari total hasil panen petani. Prakteknya, beras dicadangkan hingga menembus angka 4,2 juta ton, yang merupakan stok tertinggi yang pernah ada,” jelas Alex.
Meski secara angka terlihat sebagai capaian, ia menilai kondisi itu justru berimplikasi pada memburuknya mutu cadangan beras nasional.
“Secara statistik, ini merupakan prestasi. Tapi kita juga dihadapkan dengan tantangan, terjadinya praktik penurunan mutu beras di gudang-gudang Bulog,” ujarnya.
Alex menekankan bahwa Bulog memang bukan lembaga yang berorientasi pada keuntungan.
Namun, setiap dana yang digunakan untuk menjalankan mandat negara tetap harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Walaupun Bulog tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, bukan berarti setiap sen rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi mandat penugasan mengabaikan target kebermanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan agar persoalan beras turun mutu tidak dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara.
“Beras yang turun mutu, jika tak ditangani dengan baik, tentunya akan jadi beras rusak. Yang telah berusia 6 bulan di gudang, tentunya akan jadi kelompok turun mutu. Dia akan terus mengulang, jika tata kelola tak kunjung dibenahi,” kata Alex, yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu.
Diketahui, Perum Bulog kembali mendapat mandat melalui surat Bapanas Nomor 257/TS.03.03/K/9/2025 tertanggal 18 September 2025 untuk melakukan pengadaan gabah dan beras pada semester II/2025.
Penugasan ini ditujukan untuk mengantisipasi melimpahnya produksi panen gadu (panen padi musim kemarau) yang diperkirakan berlangsung dari September hingga Desember 2025.
Komentar