LIPUTAN.CO.ID, Tarakan – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda mengatakan seluruh program pembangunan mestinya harus benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Hal tersebut dikatakan Syaiful Huda, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja ke Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya bersumber dari APBN.
Komisi V, menurut Huda, menaruh perhatian serius terhadap berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, hingga BNPP dan Basarnas.
“Kaltara ini bukan hanya provinsi baru hasil pemekaran dari Kalimantan Timur pada 2012, tapi juga berhadapan langsung dengan Malaysia. Artinya, infrastruktur di sini adalah garda depan wajah Indonesia di perbatasan utara,” ujar Huda, di Tarakan, Kaltara, Senin (27/10/2025).
Komisi V DPR RI menilai, pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kaltara sangat mendesak. Selain menjadi pintu gerbang utara Indonesia yang berbatasan dengan Sabah dan Serawak (Malaysia), Kaltara juga memiliki potensi ekonomi besar yang dapat berkembang pesat bila didukung oleh konektivitas dan fasilitas publik yang memadai.
Karena itu, Huda menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti bendungan untuk kebutuhan air baku, pembangunan jaringan jalan antarwilayah, dan penyediaan sarana transportasi publik, termasuk penambahan maskapai penerbangan dan pembangunan Terminal Tipe A di sejumlah titik strategis.
“Infrastruktur dasar di Kaltara adalah fondasi utama bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Tanpa itu, pertumbuhan wilayah ini akan tertinggal jauh dibandingkan daerah lain, padahal potensinya luar biasa,” tegasnya.
Politikus PKB itu juga menyoroti progres pembangunan Jembatan Binuang yang menghubungkan Malinau–Krayan yang sempat terkendala karena anggarannya sekitar Rp50 miliar diblokir, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami ingin memastikan proyek strategis seperti Jembatan Binuang tidak terus terhambat. Akses ini vital bagi konektivitas masyarakat perbatasan dan untuk menekan ketergantungan ekonomi dengan wilayah Malaysia,” ujar Huda.
Ia menambahkan, posisi geografis Kaltara yang berhadapan langsung dengan Sabah dan Serawak membuat wilayah ini harus menjadi prioritas pembangunan nasional.
Bahkan, dalam pertemuan tersebut Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, menyebut semacam ada sindiran Garuda di Dadaku, Malaysia di Perutku. “Itu sebabnya infrastruktur di sini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga harga diri bangsa,” pungkas Huda.
Komentar