LIPUTAN.CO.ID, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa proyek reklamasi yang digadang-gadang mendukung industri pariwisata justru membawa dampak negatif yang jauh lebih besar ketimbang manfaatnya.
“Untuk mendukung industri pariwisata, proyek reklamasi itu lebih besar mudharat ketimbang manfaat,” tegas Alex, Kamis (9/10/2025).
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, setiap proyek reklamasi selalu menimbulkan kerusakan serius pada ekosistem laut yang membutuhkan waktu lama dan biaya besar untuk dipulihkan.
“Pada setiap proyek reklamasi, dampak nyatanya adalah kerusakan pada ekosistem perairan laut. Memperbaikinya perlu waktu lama dan biaya besar,” ujarnya.
Alex menyoroti bahwa pemerintah sejauh ini belum menggarap serius potensi pariwisata minat khusus yang dimiliki Indonesia, padahal sejumlah destinasi sudah dikenal dunia.
“Hari ini, pariwisata minat khusus masih belum digarap secara serius oleh pemerintah seperti Candi Borobudur, Raja Ampat, Pulau Komodo, Mentawai, dan banyak lagi lainnya,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex menanggapi aksi ratusan warga Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, bersama sejumlah aktivis LSM di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (8/10/2025).
Massa mendesak pemerintah mencabut izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diberikan kepada pihak swasta karena dinilai berpotensi merusak ekosistem Pulau Pari.
Pulau Pari selama ini dikenal sebagai salah satu “surga kecil” dan destinasi wisata unggulan di Kepulauan Seribu.
Namun, terbitnya izin PKKPRL dikhawatirkan mempercepat kerusakan alam pulau tersebut akibat proyek reklamasi yang dikombinasikan dengan dampak krisis iklim global.
“Pemberian izin PKKPRL itu telah membuat Pulau Pari dan warganya menanggung beban berlipat sekaligus mengancam eksistensi pulau ini,” ujar Alex.
Ia menegaskan bahwa investasi memang dibutuhkan, tetapi tidak boleh mengorbankan keaslian dan keindahan alam Indonesia, yang oleh Buya Hamka disebut sebagai “sekeping sorga di bumi.”
“Investasi memang diperlukan tetapi juga harus mempertahankan keotentikan alam Indonesia yang disebut ulama kharismatik asal tanah Minang, Buya Hamka, bak sekeping sorga di bumi,” katanya.
Alex pun mengingatkan Menteri KKP agar mencermati kembali misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, serta pelestarian alam dan budaya.
“Hal ini sangat penting,” ujarnya menegaskan, seraya menyebut data Badan Informasi Geospasial (BIG) per Desember 2024 yang mencatat Indonesia memiliki 17.380 pulau dengan nama dan koordinat yang sudah terverifikasi.
“Jangan sampai, secarik izin PKKPRL ini, Indonesia yang dikenal sebagai zamrudnya khatulistiwa jadi tinggal pemanis kata, karena ekosistem alamnya telah hancur,” tegas Alex.
Komentar