LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Kasus penipuan dalam jaringan atau online scam yang menimpa ratusan pekerja migran asal Indonesia di Kamboja menjadi pengingat bahwa perlindungan pekerja tidak berhenti pada tahap evakuasi.
Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, pemerintah perlu memastikan langkah pemulihan yang komprehensif untuk korban dan menyiapkan solusi lapangan kerja di dalam negeri agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban begitu mereka tiba di Indonesia, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal,” kata Puan, dalam rilisnya, Kamis (30/10/2025).
Reintegrasi korban ke masyarakat, menurut politikus PDI Perjuangan itu, harus diiringi kebijakan yang memperkuat kemandirian ekonomi.
“Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata: program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Puan yang juga anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan akar persoalan migrasi non-prosedural tidak bisa dilepaskan dari terbatasnya lapangan kerja produktif di dalam negeri. Karena itu, kebijakan pemerintah harus diarahkan pada penciptaan peluang kerja baru, terutama di sektor-sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.
“Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan yang layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meski pun risikonya tinggi. Karena itu, kebijakan tenaga kerja harus dirancang sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional,” ungkapnya.
Karena itu, Puan memastikan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan agar pemerintah menindak tegas jaringan perekrut ilegal di dalam negeri dan memperluas diplomasi perlindungan bagi pekerja migran.
“Negara tidak boleh kalah dari sindikat yang memanfaatkan kesulitan ekonomi rakyat. Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang aman, bermartabat, dan memberi harapan. Tugas negara adalah menciptakan ekosistem kerja yang melindungi, bukan mengeksploitasi,” pungkasnya.
Komentar