LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati sependapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak bayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibebankan pada APBN.
“Tidak tepat APBN yang harus menanggung utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kondisi itu justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah dalam keadaan terbatas,” kata Anis, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Politikus PKS itu menjelaskan, permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030.
“Bahkan Menhub (Ignatius Jonan) saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar,” ungkap Anis.
Berdasar informasi yang beredar. PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, mengalami kerugian hingga Rp4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut di tahun 2025 pada semester I-2025 juga merugi sebesar Rp1,625 triliun.
“Kereta Cepat menurut data BPS, hanya ramai saat-saat liburan saja, padahal biaya investasi sangat tinggi, lalu harus menanggung operasional yang tidak kecil,” ungkapnya.
Menurut Anis, fakta ini menjadi pelajaran berharga terutama untuk pemerintahan saat ini, agar setiap pilihan kebijakan yang melibatkan kepentingan publik harus ditimbang secara mendalam manfaat dan mudaratnya.
“Perusahaan BUMN yang awalnya sudah sehat ini terbebani membayar utang Rp2 triliun per tahun untuk proyek kereta cepat yang notabene merupakan penugasan presiden terdahulu, padahal para pembantunya sudah memperingatkan dahulu,” ungkap Anis.
Karena itu Anis memegaskan bahwa penggunaan APBN hanya untuk hal yang esensial. “Terutama dengan aturan baru dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, di mana dividen BUMN itu disetorkan kepada Danantara dan tidak masuk APBN, maka Danantara harus kelola dan mencarikan solusi yang tidak membebani APBN lagi,” pungkasnya.
Komentar