LIPUTAN.CO.ID, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegur keras Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian atau lembaga lain di pemerintahan.
Ia menilai, Purbaya seharusnya lebih fokus pada koordinasi lintas instansi dan memperbaiki komunikasi politiknya.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun, dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).
Misbakhun mencontohkan sikap Menkeu yang sempat menyoroti pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, langkah semacam itu mestinya terlebih dahulu dibahas bersama DPR, bukan disampaikan sepihak ke publik.
“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen,” ujar Misbakhun.
Ia menegaskan, setiap kebijakan yang berdampak pada keuangan negara seharusnya dikonsultasikan dengan DPR, terutama saat proses pembahasan APBN masih berlangsung.
“Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan DPR penting agar arah kebijakan ekonomi nasional tidak terkesan sepihak.
“Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” sambungnya.
Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam beberapa waktu terakhir kerap bersilang pendapat dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Ketegangan itu semakin disorot publik setelah Purbaya beberapa kali menilai kebijakan kementerian lain tidak efisien dan berpotensi membebani fiskal negara.
Komentar