LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati mengatakan unjuk rasa atau Unras pecah di berbagai daerah Indonesia mulai akhir Agustus hingga awal September 2025.
Penyampaian aspirasi yang semula damai, kata politikus Partai Golkar itu, merujuk ke tindakan anarkistis seperti penjarahan dan perusakan berbagai fasilitas umum terjadi di berbagai tempat.
Gerakan anarkis itu, lanjutnya, bukti kegagalan intelijen negara melakukan antisipasi eskalasi massa. Intelijen menurutnya, punya tugas untuk melakukan mitigasi dan deteksi dini ancaman keamanan negara.
“Tugas intelijen itu kan melakukan deteksi dini dan mitigasi. Ini gak ada, kalau ada minimal bisa diminimalkan. Ini kan kerusuhan yang hampir tidak bisa ditanggulangi. Artinya, saya boleh dong bilang ini ada sedikit kegagalan di intelijen,” ujarnya, di sela Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI, ke Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/10/2025).
Ia menyayangkan, TNI dan Polri yang tidak berkoordinasi dengan baik dalam menangani potensi amuk massa. Ia mendorong agar kedua institusi ini bekerja sama saat ada gerakan-gerakan yang bisa berujung mengganggu keamanan masyarakat.
Dikatakannya, kegiatan penyampaian aspirasi adalah hak dari warga negara. Sudah sewajarnya penyampaian aspirasi tersebut juga dikawal supaya tetap berada dalam jalur yang kondusif dan kontekstual.
Setiap instrumen negara dia harapkan bisa menghilangkan ego sektoral yang menurutnya jadi penghambat jalur koordinasi antar-institusi mengantisipasi potensi anarkis yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Kita dengar sendiri dari Panglima TNI saat rapat, ada ego sektoral di antara institusi-institusi yang mempunyai bidang intelijen untuk satu suara. Itu harus kita garisbawahi. Tidak boleh ada miskoordinasi seperti itu apalagi ego sektoral karena itu berbahaya,” pungkasnya.
Komentar