LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Sumatera Barat segera merampungkan pendataan dampak bencana hidrometeorologi.
Pendataan itu penting dilakukan selama masa tanggap darurat yang ditetapkan hingga 8 Desember 2025.
Menurut Alex, data yang lengkap dan disertai rencana pemulihan akan menjadi dasar kuat agar pemerintah pusat dapat turun langsung membantu dan menutup kekurangan anggaran daerah.
“Jika pendataan kerusakannya lengkap disertai rencana aksi di masa pemulihan (recovery), pemerintah pusat tidak akan berlepas tangan. Kementrian dan lembaga di pemerintah pusat, akan saling berkontribusi menyelesaikan dampak bencana,” ujar Alex melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/11).
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen nyata untuk mendukung daerah terdampak.
“Sekarang saja, bantuan telah dikirim Presiden Prabowo dengan menggunakan 4 pesawat. Ini merupakan sinyal kepedulian yang mesti ditangkap dengan baik oleh kepala daerah, di daerah terdampak bencana,” ungkap Alex.
Alex merespons dinamika penetapan status bencana yang tengah dibahas, baik sebagai bencana daerah maupun bencana nasional.
Ia menyoroti kondisi fiskal pemerintah daerah di Sumbar yang cenderung lemah, termasuk di tujuh wilayah terdampak banjir dan longsor.
Ia juga menyinggung kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan yang mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, tak membiarkan daerah sendirian menghadapi bencana. Indikatornya, langsung mengirimkan bantuan dengan 4 pesawat itu plus 2 unit helikopter. Sekarang, tinggal daerah meresponnya seperti apa,” tuturnya.
Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumbar I, Alex mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja Komisi IV, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bulog, Bapanas, dan Kementerian Kehutanan.
“Komunikasi kami dengan Dirjen Holtikultura Kementrian Pertanian, telah didapatkan komitmen kesediaan memberikan bantuan bibit untuk petani kita yang terdampak banjir dan longsor,” jelas Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar itu.
Namun, ia menekankan bahwa bantuan tersebut baru bisa disalurkan jika pemerintah daerah melaporkan kebutuhan secara tepat dan terukur.
“Agar bibit yang akan diberikan itu sesuai kebutuhan, tentunya membutuhkan data dari pemerintah daerah. Kita berharap, assessment bisa segera dirampungkan seiring dengan upaya pertolongan terhadap korban yang terus diupayakan seluruh elemen masyarakat di Sumbar,” tambah Alex.
Alex juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden atas respons cepat dalam masa tanggap darurat. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana.
Selain itu, ia mengucapkan banyak terima kasih pada semua elemen masyarakat seperti TNI/Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, Ormas, OKP dan masyarakat secara umum, yang telah terlibat secara aktif dalam melakukan upaya pertolongan dan pencarian korban.
Bencana banjir dan longsor menerjang Sumbar pada 22–27 November 2025 akibat hujan intensitas sedang hingga lebat. BNPB melaporkan, hingga 28 November 2025 pukul 16.00 WIB, sebanyak 69.293 warga mengungsi dan 45.733 orang terdampak. Sebanyak 23 orang dilaporkan meninggal dunia dan 12 lainnya hilang.
Tujuh kabupaten/kota terdampak, dengan Kabupaten Padang Pariaman menjadi wilayah paling parah, mencatat 13 kecamatan terdampak longsor dan 11 kecamatan terendam banjir.
Komentar