LIPUTAN.CO.ID, Bali – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menilai perlu dorongan ekstra dari pemerintah untuk mengembangkan destinasi pariwisata di luar Bali agar manfaat ekonomi dari sektor ini dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
Melansir data devisa pariwisata tahun 2024 sebesar Rp243 triliun, Lamhot Sinaga mengungkapkan, 44 persen dari angka tersebut masih terkonsentrasi di Bali. Sisanya 56 persen tersebar di seluruh Indonesia.
“Artinya, ini ada ketimpangan yang sangat besar,” kata Lamhot, di Bali, Jumat (31/10/2025).
Padahal, pada tahun 2019, sebelum sektor ini digarap serius, pariwisata sudah menghasilkan devisa yang mengalahkan sektor Migas, tambang, dan ekspor.
Untuk mengatasi ketimpangan, pemerintah saat itu menetapkan 10 Destinasi Prioritas yang kemudian dikerucutkan menjadi 5 Destinasi Super Prioritas (DSP), seperti Labuan Bajo, Danau Toba, dan Borobudur. Bali tidak masuk dalam kategori 5 DSP karena dinilai sudah survive dan mendunia.
Untuk mendorong pemerataan, menurut Lamhot, DPR melalui fungsi legislasi, telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bulan lalu. Salah satu poin penting dalam UU baru ini adalah klasifikasi pembangunan pariwisata yang didorong untuk tumbuh dari bawah, yakni melalui pengklasifikasian Desa Wisata, Desa Rintisan, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri.
“Kita ingin mendorong bahwa pariwisata ini juga menjadi sumber ekonomi rakyat kita, rakyat kecil,” tegas Lamhot.
Ia membandingkan kondisi Bali, di mana hampir 90 persen masyarakatnya hidup dari pariwisata, dengan kawasan lain seperti Danau Toba (meliputi 7 kabupaten), Labuan Bajo, dan Raja Ampat, di mana masyarakat di sekitarnya belum hidup dari pariwisata. Targetnya, UU baru ini diharapkan akan menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat di daerah wisata tersebut.
Politikus Partai Golkar itu juga membandingkan capaian pariwisata Indonesia dengan negara tetangga. Menurutnya persoalan mendasar rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) di Indonesia adalah masalah aksesibilitas dan konektivitas.
Ia mencontohkan, wisatawan yang ingin ke Gili Trawangan sering memilih penerbangan melalui Bali, bukan Lombok, karena ketiadaan aksesibilitas.
Ini membuat Bali menjadi hub dan menyebabkan isu overtourism serta kenaikan harga tiket. “Sebenarnya adalah bukan overtourism, cuma dia mau ke Gili Trawangan harus lewat Bali,” ungkapnya.
Sementara itu, harga tiket yang mahal juga menjadi kendala. Ia mencontohkan harga tiket ke Maluku yang jauh lebih mahal daripada berwisata ke Thailand.
Lamhot pun mendesak pihak terkait untuk memikirkan ekosistem pariwisata secara keseluruhan, termasuk mendukung UMKM dan ekonomi kreatif yang menopang pariwisata.
“Dukungan dari UMKM dan ekonomi kreatif ini juga sebagai penopang terhadap pariwisata. Wisata itu kan nggak boleh hanya melihat view, orkestrasi dan koordinasi birokrasi antar-lembaga dalam pengembangan pariwisata nasional juga penting,” pungkasnya.
Komentar