LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Setelah menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi dan ahli terkait pengaduan beberapa pihak terhadap dugaan pelanggaran kode etik 5 anggota DPR RI non-aktif, Rabu, 15 November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI kembali menggelar sidang terbuka, dengan agenda sidang putusan atas dugaan pelanggaran kode etik pimpinan sekaligus anggota DPR RI, Adies Kadir, Surya Utama, Ahmad Sahroni, Nafa Indira Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam itu, pimpinan DPR RI sekaligus politikus dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir dan Anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya diputuskan tidak terbukti melanggar kode etik. Karena video Surya Utama berjoget di beberapa lokasi yang beredar di media sosial sebelumnya itu tidak ditujukan untuk menghina atau melecehkan siapa pun. Video yang beredar semata merupakan video bohong.
Oleh karena itu Sidang MKD meminta untuk keduanya diaktifkan kembali menjadi anggota DPR RI terhitung sejak putusan tersebut dibacakan. Dalam putusan tersebut, MKD meminta Adies untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku kedepannya.
Sedangkan untuk ketiga Anggota DPR RI lainnya, Nafa Indria Urbach, Eko Hendro Purnomo dan Ahmad Sahroni diputuskan Terbukti Melanggar Kode etik. Namun untuk sanksi yang diputuskan MKD untuk ketiganya berbeda-beda.
Nafa diberikan sanksi non-aktif selama 3 bulan dan diminta berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, serta menjaga perilaku untuk kedepannya.
Sedangkan Eko Hendro Purnomo diberikan sanksi non-aktif selama 4 bulan, dan Ahmad Sahroni diberikan sanksi non-aktif selama 6 bulan, terhitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai masing-masing.
“Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4 dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang MKD yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota MKD pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan,” kata Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun, membacakan putusan sidang etik atas dugaan pelanggaran kelima anggota DPR RI teradu, di ruang sidang MKD, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Sebelumnya, Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam memaparkan alasan 5 anggota DPR non-aktif diadukan ke MKD DPR. Lima anggota DPR RI tersebut diketahui dianggap memicu emosi publik pada Agustus 2025 lalu, sehingga dinonaktifkan oleh partainya masing-masing.
Kemudian pada tanggal 4, 9, dan 30 September 2025 yang lalu, MKD menerima pengaduan atas 5 anggota DPR RI tersebut atas dugaan pelanggaran kode etik.
Komentar