LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Partai Amanat Nasional atau PAN mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mewajibkan adanya pimpinan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan atau AKD.
Wakil Ketua Umum DPP PAN, DR. Saleh Partaonan Daulay, menyatakan, sejak dulu, PAN selalu memberikan ruang bagi perempuan untuk menempati posisi strategis di AKD DPR. Ada yang di pimpinan AKD dan ada juga yang ditempatkan sebagai Kapoksi di komisi-komisi yang ada.
Bahkan, kata Saleh Daulay, pada periode ini PAN adalah satu-satunya fraksi yang dipimpin oleh perempuan.
“Di pimpinan Fraksi PAN, Ketua dan Bendahara kami adalah Perempuan. Ibu Putri Zulkifli Hasan dan Ibu Widya Pratiwi. Keduanya sangat kompeten. Sejauh ini, seluruh urusan fraksi dikerjakan dengan baik. Bahkan, Ibu Putri selalu mengingatkan agar semua anggota benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Apalagi, saat ini DPR sering mendapat sorotan,” kata Saleh Daulay, di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Selain itu, lanjutnya, Ibu Putri Zulkifli Hasan juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi XII. Ada juga Ibu Desy Ratnasari yang dipercayakan sebagai Wakil Ketua BURT. Dan banyak anggota perempuan Fraksi PAN yang dipercaya menjadi Kapoksi di berbagai komisi.
“Sejauh ini, para srikandi PAN tersebut bekerja dengan baik. Mereka selalu memberikan laporan yang sangat baik kepada fraksi secara reguler. Bahkan dalam beberapa isu tertentu, mereka justru menginisiasi program khusus dalam menunjang komisi dan kerja-kerja pemerintah,” ungkapnya.
Dalam konteks itu, Fraksi PAN, kata Ketua Komisi VII DPR RI ini, tentu sangat setuju dengan putusan MK tersebut. Harapannya, seluruh fraksi di DPR akan menjalankan putusan yang bersifat final dan mengikat itu. Pada titik tertentu, partai-partai juga akan semakin berlomba menjaring Caleg perempuan berkualitas untuk dipersiapkan sebagai pimpinan di AKD.
“Selain jumlahnya, partai-partai juga harus memikirkan agar para anggota legislatif perempuannya bisa menjadi pimpinan di AKD. Dimulai dari rekrutmen, pelatihan, pembinaan, dan penempatan. Semua proses itu harus benar-benar dilaksanakan secara baik agar kualitas dan hasil kerja DPR semakin bagus dan berorientasi bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Namun fraksi-fraksi yang ada, lanjut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah 2010-2014 itu, juga harus memikirkan agar perempuan juga diberi kesempatan untuk menjadi pimpinan di fraksi masing-masing. Sebab, keputusan penting dan strategis biasanya dibicarakan lintas pimpinan fraksi. Nah, kalau perempuan yang memimpin, otomatis seluruh kepentingan dan kebijakan yang diambil akan berorientasi pada gender dan pemberdayaan perempuan. Ini tidak mudah, tetapi harus dilaksanakan. “Fraksi PAN dengan senang hati telah memulainya,” tegas Saleh Daulay.
Selain itu, semua fraksi yang ada juga dimintanya untuk memperhatikan keterwakilan perempuan di semua komisi. Bagaimanapun juga, perempuan memiliki kepentingan yang sangat besar pada komisi-komisi tersebut. Saat ini, perempuan tidak boleh dipersepsikan hanya bisa mengurusi urusan rumah tangga, tetapi mereka sudah banyak yang tampil di panggung global. Bahkan, sangat banyak keluarga di mana isteri menjadi tulang punggung utama keluarga.
Secara khusus, ujarnya, pimpinan Komisi VII DPR saat ini justru lebih banyak perempuan. Ada tiga orang perempuan; dua orang laki-laki. Sejauh ini, para pimpinan perempuan di sana bekerja cukup baik, rajin dan sangat serius.
“Itulah sebabnya perlu dipertegas bahwa di mana pun dan kapan pun, perempuan harus mendapat tempat yang baik dan terhormat. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Bahkan, sangat banyak perempuan yang secara kualitas di atas laki-laki,” pungkas wakil rakyat dari Sumatera Utara II itu.
Komentar