PDIP Kritik Pertumbuhan PDB, Kebijakan Sektoral Tidak Dorong Nilai Tambah Ekonomi

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P., menyoroti lambannya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di sejumlah sektor lapangan usaha pada tahun 2025.

Penilaian itu disampaikannya langsung kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan.

Menurut Dolfie, capaian sektor-sektor yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja masih jauh dari proyeksi pemerintah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Yang on the track dan itu baru satu sektor yaitu pertanian, bagaimana dengan sektor-sektor yang lain? Belum terlihat dan kita juga enggak tahu apa kebijakan pemerintah,” ucap Dolfie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11).

Dalam RPJMN, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap dari 5,6–6,1 persen hingga mencapai 8 persen pada tahun 2029.

Namun, menurut Dolfie, target tersebut sulit tercapai jika kementerian dan lembaga terkait belum mampu merumuskan kebijakan yang menciptakan nilai tambah ekonomi.

“Sektor-sektor ini 75 persen ada pengampunya di Kementerian Lembaga. Kalau kementerian-kementerian ini hanya membelanjakan APBN saja, ya enggak akan mendorong pertumbuhan ekonomi,”tegasnya.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mendorong Kementerian Keuangan agar lebih aktif mengawal kebijakan ekonomi di kementerian lain.

Ia menilai Menkeu memiliki kewenangan strategis untuk melakukan intervensi melalui penetapan kebijakan fiskal dan Logical Framework program lintas sektor.

“Maksud saya sektor-sektor kementerian lain didorong Pak Menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah. Kalau tidak dan hanya konsumsi terus ya (pertumbuhan ekonomi) segitu terus,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya mengaku pernah mencoba langkah serupa namun menuai perdebatan.

“Tapi kan waktu saya begitu banyak yang ribut,” katanya sambil berkelakar.

Meski demikian, Menteri Keuangan menyambut positif dorongan parlemen dan berkomitmen memperkuat pengawasan atas belanja anggaran.

“Kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Saya pikir memang seharusnya kita bisa kontrol, paling tidak uang dipakai yang betul dan bisa menghasilkan impact ke pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi terima kasih atas dukungannya,” ujar Purbaya.

Dolfie menilai langkah korektif harus segera dilakukan agar pemanfaatan APBN tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga produktif dan mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Komentar