LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, kembali menyoroti persoalan tata ruang pariwisata nasional.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/11), Evita menilai banyak proyek wisata dibangun tanpa mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Tata Ruang Destinasi Nasional (RTDN).
“Yang pertama, Bu, tata ruang destinasi kita kacau, tata ruang destinasi kita kacau, banyak bangunan-bangunan, destinasi-destinasi yang dibangun itu tidak sesuai dengan RTRW RTDN, contohnya terjadinya tambang nikel di Raja Ampat, tadi diangkat oleh teman kita lift di Pantai Kelingking,” kata Evita saat menyampaikan pandangannya.
Salah satu contoh yang ia soroti adalah pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Masalah ini, menurut Evita, ditemukan langsung saat Komisi VII melakukan kunjungan ke Bali.
“Ini ada masalah di sini nih, rupanya ketika kita Komisi VII DPR RI ke Bali, bertemu dengan Pak Wayan Koster beliau itu mengatakan masalah itu adalah di sistem OSS (Online Single Submission) yang harus kita perbaiki. Nah perbaikan, perbaikan ini, saya ingin Ibu Menteri di depan,” ujarnya.
Meski memberi kritik keras, Evita tetap mengapresiasi upaya Menpar Widiyanti dalam mempromosikan pariwisata Indonesia. Ia menyebut promosi gastronomi dan wellness tourism sudah berjalan sangat baik.
“Kalau promosi Ibu sih sudah luar biasa, Ibu menginikan gastronomi, Ibu menginikan wellness itu adalah benar-benar pariwisata yang berkualitas, yang cuannya gede, orang spendernya besar di situ Bu,” ucapnya.
“Itu luar biasa. Tapi, ketika kita bicara pembangunan pariwisata ini tidak hanya jangka pendek saja, kita harus membangun pariwisata ini untuk jangka panjang,” tegasnya.
Evita menambahkan bahwa persoalan tata ruang bukan sepenuhnya kesalahan Menpar Widiyanti.
Walau demikian, ia berharap Menpar bisa tampil sebagai pengarah utama untuk mengoordinasikan penyelesaian masalah tersebut.
“Memang tidak tanggung jawabnya Bu Menteri, kesalahan itu tidak ada hubungan dengan Bu Menteri, tapi karena ini berkaitan dengan pariwisata Ibu Menteri ini menjadi leadernya,” kata Evita.
Ia juga mengungkap bahwa pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking seharusnya tidak berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menurut Evita, investor hanya bermodalkan izin OSS tanpa komunikasi dengan bupati ataupun gubernur.
“Pak Wayan Koster mengatakan OSS itu tidak dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, apakah itu Bupati apakah itu Gubernur. Jadi pembangunan lift kaca yang di Pantai Kelingking itu itu kan disetop sekarang sama Pak Ggubernur, Bu,” papar Evita.
“Investornya ngomongnya gampang aja, ‘Saya sudah dapat izin, izinnya lewat OSS’ Berarti kan ada sistem yang harus kita perbaiki Bu ya kan,” tambahnya.
Tidak hanya Bali, Evita turut menyinggung persoalan tata ruang di beberapa destinasi lain seperti Kalimantan Utara hingga Labuan Bajo.
Ia memperingatkan bahwa pembangunan pariwisata akan semakin kacau bila tidak segera dibenahi.
“Kita ke Kaltara ya, di daerah pariwisata ada industri, ini memang sekarang di Labuan Bajo, di Pulau Komodo, kita juga tahu masalah itu tata ruang itu diberi izin,” katanya.
“Nah ini kalau kita nggak benahi sekarang ini pembangunan pariwisata kita ke depan akan lebih amburadul lagi dan akan lebih kacau. Jadi harus ada leadership dari pariwisata leadingnya untuk duduk dengan K/L, K/L terkait untuk sistem sistem ini, Bu,” tutupnya.
Komentar