LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, memberikan tanggapan kritis terkait rencana Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (TP).
Ia menilai gagasan tersebut dapat diterima selama tidak keluar dari aturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut TB Hasanuddin, Undang-Undang TNI memang memberi ruang bagi prajurit untuk melaksanakan tugas tambahan di luar operasi tempur.
Hal itu termasuk membantu pemerintah daerah dalam berbagai sektor kebutuhan publik.
“Sesuai pasal 7 ayat 2 UU TNI yang berupa Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI memang memiliki tugas tambahan di luar operasi tempur, termasuk membantu pemerintah daerah. Jadi, TNI sah saja membantu sektor-sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dll yang butuh dukungan tenaga & teknis TNI,” ujar TB Hasanuddin di Jakarta, Kamis (20/11) sore.
Namun demikian, ia mengingatkan adanya batasan penting yang tidak boleh dilanggar. Menurutnya, setiap satuan TNI harus tetap berada dalam struktur organisasi pertahanan yang telah baku dan diatur melalui Tabel Organisasi dan Perlengkapan (TOP).
“Tupoksi TNI yang sesungguhnya adalah pertahanan. Maka organisasinya pun harus tetap organisasi pertahanan. Brigade dan batalyon harus tetap brigade dan batalyon tempur, bukan berubah menjadi batalyon dengan kompi pertanian, kompi peternakan, kompi perikanan, dan kompi konstruksi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa bantuan TNI dalam program-program pembangunan seharusnya tidak sampai mengubah struktur organisasi militer itu sendiri.
“Kalau TNI mau membantu, ya membantu saja. Tidak perlu mengubah struktur. Biarkan organisasi TNI tetap sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara,” tutup TB Hasanuddin.
Pemerintah sendiri diketahui menargetkan pembentukan 500 batalyon teritorial pembangunan dalam lima tahun mendatang.
Sebanyak 100 batalyon telah dibentuk dan direncanakan 100 batalyon baru akan hadir setiap tahun.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa batalyon teritorial pembangunan diproyeksikan menopang berbagai agenda strategis pemerintah.
“Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan bahwa Batalyon Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi. Mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada,” ujar Sjafrie.
Dalam struktur batalyon teritorial pembangunan tersebut juga terdapat kompi kesehatan, yang dinilai menjadi komponen penting dalam menghadapi potensi ancaman biosecurity di masa depan.
Komentar