LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menyoroti kinerja BMKG yang dinilai belum optimal dalam menyampaikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem.
Ia menilai, keterlambatan informasi sering berdampak pada lambatnya langkah mitigasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di tingkat daerah.
“Yang kaitannya dengan BMKG, bahwa akhir-akhir ini memang cuaca ekstrem. Banyak kejadian-kejadian bencana alam yang tidak terduga, itu di beberapa daerah, baik di luar Jawa, di Jawa Tengah, maupun di daerah-daerah di Jawa Barat dan lain-lain,” ujar Haryanto dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan BMKG dan Basarnas, Selasa (11/11).
Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, keterlambatan informasi disebabkan oleh sejumlah faktor teknis dan non-teknis yang masih harus dibenahi oleh BMKG.
“Nampaknya informasi itu agak terlambat, kalau menurut kami karena berbagai faktor,” katanya.
Haryanto menilai salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah program Sekolah Lapang, yang menjadi sarana edukasi masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Namun, ia menilai program tersebut belum menjangkau wilayah dan peserta yang luas.
“Tadi sudah disinggung teman-teman, Sekolah Lapang ini banyak mempunyai fungsi membantu, membantu,” ucapnya.
“Sehingga kalau misalnya cakupannya itu tidak meluas, volumenya itu hanya terbatas, itu tidak bisa memberikan informasi yang khususnya kepada BMKG. Tidak hanya mengandalkan institusi yang ada,” jelasnya.
Karena itu, Haryanto mendorong BMKG memperluas cakupan dan meningkatkan jumlah peserta Sekolah Lapang agar masyarakat di daerah lebih siap menghadapi potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem.
“Kalau punya bekal Sekolah Lapang ini diperluas, kemudian volumenya juga ditambah, itu lain,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca, termasuk memperluas jangkauan edukasi publik.
“Untuk sekolah lapang, bahwa untuk tahun 2025 total peserta adalah 4.419 orang yang dilaksanakan di 25 provinsi,” ujar Faisal.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut kini mencakup Sekolah Lapang Gempa, Sekolah Lapang Iklim, dan Sekolah Lapang Cuaca bagi nelayan.
Selain itu, berdasarkan data E-Kinerja hingga September 2025, tingkat akurasi informasi BMKG mencapai lebih dari 100 persen, sementara indeks kepuasan pengguna layanan berada di angka 99,73 persen.
Komentar