LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pemerintah perlu bersikap terbuka terhadap kritik dan penolakan yang muncul atas peluncuran buku sejarah Indonesia terbaru yang diterbitkan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Menurutnya, respons publik tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan narasi sejarah nasional.
“Apakah buku ini akan didorong menjadi bahan ajar wajib, perlu uji publik, dan penilaian dari para ahli pendidikan,” ujar Lalu kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/12).
Politikus Fraksi PKB itu menekankan bahwa penyusunan buku sejarah tidak boleh hanya berorientasi pada penambahan narasi, tetapi juga harus memastikan materi yang disajikan bersifat edukatif, berimbang, serta mampu membangun daya kritis peserta didik.
Ia menambahkan, bila penolakan atau kritik terus berkembang di tengah masyarakat, pemerintah wajib menghormatinya. Pasalnya, sejarah tidak lepas dari aspek sensitif yang menyentuh ingatan kolektif publik.
“Karena sejarah menyangkut ingatan kolektif dan sensitivitas publik, tentu masukan, kritik, bahkan penolakan dari masyarakat harus dihormati dan dijadikan bahan evaluasi,” kata Lalu.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meluncurkan buku berjudul Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global.
Karya tersebut terdiri dari sepuluh jilid yang mengulas perjalanan panjang bangsa Indonesia, mulai dari peradaban Nusantara, interaksi global, masa kolonial, kebangkitan nasional, hingga reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.
Peluncuran buku digelar di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu, 14 Desember 2025, dan ditandai dengan penyusunan puzzle berbentuk pulau-pulau Indonesia sebagai simbol keberagaman unsur sejarah yang dirangkum dalam buku tersebut.
Dalam sambutannya, Fadli Zon menegaskan bahwa buku itu disusun oleh para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi, bukan oleh pejabat kementerian.
“Jadi ini bukan ditulis oleh saya, oleh Pak Restu, atau oleh orang Kementerian Kebudayaan. Kita memfasilitasi para sejarawan untuk menulis sejarah. Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?” ujar Fadli Zon.
Komentar