Koalisi Permanen Golkar, Sinyal Merangkul Semua atau Mengunci Lawan?

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wacana koalisi permanen yang dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada peringatan HUT ke-61 Golkar mulai menuai reaksi dari partai lain. 

Respons cepat PDI Perjuangan dan PKS dianggap menunjukkan bahwa isu tersebut tidak sekadar retorika panggung, melainkan sinyal politik yang dinilai relevan bagi banyak partai.

Pakar politik Arifki Chaniago menilai kedua partai membaca pesan Golkar sebagai tawaran politik yang patut diperhitungkan. 

“PDIP sampai sekarang masih berada di posisi abu-abu. Tidak masuk kabinet, tetapi menunjukkan dukungan politik dari luar,” ujar Arifki lewat keterangan persnya, Rabu (10/12). 

“Sementara PKS sebenarnya pernah berkoalisi dengan Prabowo, sebelum relasi itu retak ketika PKS mendukung Anies pada Pilpres 2024. Bisa mengusulkan satu menteri profesional ke Presiden terpilih sudah menjadi keuntungan tersendiri bagi PKS,” Sambung Arifki.

Ia juga menilai pernyataan Bahlil yang menyinggung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait komentar Cak Imin soal banjir di Sumatera menjadi indikasi bahwa relasi antarpartai pendukung pemerintah tidak sepenuhnya harmonis. 

Sebagai mantan calon wakil presiden Anies Baswedan, menurut Arifki, komentar Cak Imin masih menguntungkan secara elektoral karena membuka ruang untuk meraih ceruk suara oposisi.

“Jika wacana koalisi permanen benar-benar digulirkan, partai-partai pasti mulai menyalakan lampu sen politiknya. Parpol yang semestinya berperan sebagai oposisi selama ini justru cukup nyaman dengan gaya Prabowo yang merangkul semua pihak dan membuka ruang bagi berbagai segmen kekuasaan,” katanya. 

“Keputusan untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan sangat bergantung pada tawaran dan pilihan strategis masing-masing partai,” tambahnya.

Direktur Aljabar Strategic itu menilai gaya politik Prabowo yang akomodatif memperluas dukungan tetapi sekaligus mengurangi kekuatan tawar partai pengusung awal. 

Dengan semakin banyak partai yang bersedia masuk koalisi, ruang pengaruh di pemerintahan pun harus dibagi lebih banyak.

“Kalau melihat arah politik jangka panjang, kemungkinan-kemungkinan bagi Prabowo menuju 2029 sangat terbuka. Bisa tetap bersama Gibran, bisa dengan AHY, atau bergeser ke tokoh lain seperti Puan,” paparnya. 

“Bersama Dedi Mulyadi bukan hal baru, karena Prabowo–Sandi dulu sesama kader Gerindra. Jika pilihan itu tidak bertemu, bukan tidak mungkin figur seperti Sekkab Teddy atau Menteri Keuangan Purbaya juga dipertimbangkan,” tutup Arifki.

Komentar