Komisi III DPR: Jangan Pakai Polisi untuk Kepentingan Pribadi

LIPUTAN.CO.ID, Denpasar – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sering mendapat sentimen buruk dari publik. Mulai dari perangai anggotanya yang represif ke masyarakat sampai melakukan pungutan liar sering viral di media digital.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, semua tindakan seperti di atas adalah salah.

Namun, politikus Partai Demokrat itu paham, segala tindak buruk anggota kepolisian itu dipengaruhi oleh adanya pihak yang memanfaatkan Polri demi kepentingan pribadinya.

Polri yang seharusnya menjadi teman masyarakat, kata Benny, malah acapkali menjadi Polri momok menakutkan bagi masyarakat.

“Setelah melakukan kontemplasi, saya pribadi melihat bahwa problem pokok kita itu tidak hanya di institusi kepolisian, ada kekuatan-kekuatan politik eksternal institusi kepolisian yang tergoda menggunakan keanggotaannya demi kepentingan kekuasaan,” kata Benny, saat Reses Komisi III DPR RI ke Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (11/12/2025).

Benny sudah 20 tahun di Parlemen, sepanjang itu pula dia melihat banyak hal terjadi di tubuh kepolisian. Ia percaya, bukan hanya Polri yang harus dibenahi, tapi juga harus ada aturan tegas untuk melarang pihak-pihak yang hendak memanfaatkan instrumen negara ini demi kepentingan pribadi yang bisa berujung mengorbankan rakyat.

Benny juga mengimbau korporasi terutama yang besar agar tidak menggunakan instrumen kepolisian untuk pengamanan bisnis yang jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan hukum.

“Jadi yang harus menjadi solusi kita adalah larangan yang lebih ketat terhadap partai politik, pemangku kepentingan kekuasaan untuk jangan pernah melibatkan polisi dalam urusan politik praktis,” tegasnya.

Dikatakannya, pembenahan di tubuh Polri adalah tanggung jawab banyak pihak. Mulai dari eksekutif, parlemen, yudikatif, korporasi, bahkan partai politik.

Di tengah banyaknya perbaikan yang harus dilakukan kepolisian, Benny tidak mau memungkiri bahwa prestasi Polri nyata ada dan sungguh berdampak bagi masyarakat.

“Jadi, tanggung jawab ini jangan hanya kita lemparkan ke Polri. Tapi juga ke masyarakat (korporasi), partai politik, dunia bisnis, dan parlemen. Terus terang, saya sudah 20 tahun di DPR terutama Komisi III saya melihat banyak prestasi dan kemajuan (Polri) walau di sana sini masih ada problem,” pungkasnya.

Komentar