LIPUTAN.CO.ID, Karawang – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong percepatan perpanjangan layanan Kereta Rel Listrik atau KRL Commuter Line hingga Stasiun Karawang dan Cikampek.
Hal itu disampaikan Saan ketika melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025), guna melihat langsung kesiapan infrastruktur perkeretaapian di wilayah tersebut.
Pimpinan DPR RI Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menjelaskan, hingga tahun 2025, layanan KRL masih beroperasi sampai Stasiun Cikarang dan belum menjangkau Karawang maupun Cikampek.
Menurutnya, kondisi ini bukan karena rendahnya kebutuhan masyarakat, melainkan akibat belum dilakukannya elektrifikasi jalur KRL Cikarang–Cikampek–Karawang.
“KRL hari ini memang baru sampai Cikarang. Kita ingin lanjutkan sampai Karawang dan Cikampek, karena kebutuhannya nyata,” ujar Saan.
Politikus Partai NasDem itu menjelaslan, jalur dari Cikarang ke Cikampek memiliki jarak sekitar 40 kilometer dan saat ini sudah masuk dalam perencanaan elektrifikasi.
DPR RI, kata Saan, ingin memastikan agar rencana tersebut tidak hanya berhenti pada desain, tetapi benar-benar diwujudkan. “Desainnya sudah ada, rencananya sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan percepatan,” tegasnya.
Ditegaskannya, perpanjangan KRL menjadi penting mengingat Karawang merupakan kawasan industri nasional dengan mobilitas pekerja yang sangat tinggi. Banyak masyarakat Karawang bekerja di Bekasi dan Jakarta, begitu pula sebaliknya.
“Kalau KRL masuk, mobilitas masyarakat akan jauh lebih efisien,” katanya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa proyek elektrifikasi jalur kereta api Cikarang–Cikampek ditargetkan selesai pada tahun 2027. “Proyek ini menjadi kunci utama perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Karawang dan Cikampek,” ujarnya.
Saan mengungkapkan bahwa elektrifikasi jalur sepanjang kurang lebih 40 kilometer tersebut merupakan bagian dari total proyek elektrifikasi jalur kereta api di Jawa Barat sepanjang sekitar 80 kilometer. Nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp2 triliun.
“Yang perlu digarisbawahi, pembiayaannya tidak menggunakan APBN, tetapi melalui kerja sama korporasi antara KAI dan PLN,” katanya.
Menurutnya, skema pembiayaan ini menunjukkan adanya keseriusan dari BUMN untuk mendukung pengembangan transportasi publik nasional.
Namun demikian, Saan menegaskan pentingnya kepastian waktu dan koordinasi yang solid agar target 2027 tidak meleset. “Tanpa satu peta jalan bersama, target ini akan sulit tercapai secara optimal,” ujarnya.
Ia menilai elektrifikasi jalur bukan sekadar proyek teknis, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan menekan kemacetan serta polusi. “KRL itu bukan hanya soal kereta, tapi soal kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Saan mrnambahkan, DPR RI akan terus mengawal proyek ini melalui fungsi pengawasan dan dukungan kebijakan agar prosesnya berjalan sesuai rencana.
Komentar