LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi XIII Muhammad Shadiq Pasadigoe menyatakan, percepatan pembangunan hunian sementara atau Huntara dan penyediaan rumah relokasi layak di zona merah merupakan kebutuhan mendesak para korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatra Barat.
Pasalnya, menurut Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu, rumah secara langsung menyangkut keselamatan dan hak dasar warga negara Indonesia.
“Setiap hari saya menerima banyak keluhan dan harapan dari masyarakat melalui telepon, WA, dan jalur komunikasi lainnya. Mereka butuh kepastian hak mereka atas tempat tinggal yang aman, dan kebutuhan itu tidak boleh tertunda. Negara harus bergerak cepat memastikan hunian sementara ada dan rumah relokasi dari zona merah ke lokasi benar-benar layak, aman, dan manusiawi,” kata Shadiq, Senin (15/12/2025).
Ditegaskan Shadiq, suara masyarakat itu menjadi dasar penting untuk dibawa ke pemerintah. Penanganan bencana, lanjutnya, juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.
“Hak atas hunian yang layak adalah hak dasar setiap warga. Kita tidak boleh membiarkan mereka hidup dalam situasi rentan dan penuh ketidakpastian. Inilah saatnya negara menunjukkan keberpihakan yang nyata,” tegas Shadiq.
Bupati Tanah Datar dua periode (2005 – 2015), itu menambahkan, pemulihan bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur, juga memulihkan martabat dan harapan warga.
“Kita tidak sedang membangun dinding dan atap saja, tetapi membangun kembali kehidupan. Ini momentum kolaborasi seluruh elemen untuk memastikan masyarakat Tanah Datar di Sumbar bangkit dengan kuat, aman, dan tetap memiliki harapan,” ujarnya.
Diketahui, pada 17 Desember 2025, status tanggap darurat di Kabupaten Tanah Datar sudah berakhir. Sedangkan status tanggap darurat di tingkat provinsi ditetapkan hingga 22 Desember 2025. Seluruh unsur pemerintah, TNI–Polri, relawan, dan masyarakat terus bergerak memastikan pemulihan awal berlangsung cepat dan tepat sasaran.
Saat ini, perbaikan di kawasan Jalan Lembah Anai juga menunjukkan kemajuan berarti. Sepeda motor kini sudah bisa melintas, dan akses untuk kendaraan roda empat direncanakan dibuka pada 17 Desember 2025. Kondisi itu mempercepat normalisasi jalur strategis Padang–Bukittinggi yang sangat vital bagi mobilitas warga.
Dengan berkembangnya situasi dan semakin banyaknya aspirasi yang masuk dari masyarakat terdampak, Shadiq menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan, memastikan percepatan Huntara, dan menjamin rumah relokasi yang memenuhi standar keselamatan serta prinsip kemanusiaan dan HAM.
Komentar