LIPUTAN.CO.ID, Padang – Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Sumatera Barat diwarnai desakan kuat agar pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir bandang sebagai bencana alam nasional.
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyatakan bahwa skala kerusakan di Sumbar sudah tidak mungkin ditangani hanya dengan kemampuan pemerintah daerah.
Dalam pidato pembukaannya, politisi PKS itu menyampaikan duka mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat.
Ia menegaskan bahwa dampak yang terjadi bukan hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur vital, layanan publik, serta akses penghubung antarwilayah.
“Bencana ini telah membawa duka besar bagi masyarakat Sumbar, merenggut banyak korban jiwa, menghancurkan rumah warga, melumpuhkan layanan publik, serta memutus akses masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota,” ujar Saadiah kepada media, Kamis (11/12).
Saadiah juga memaparkan data resmi dari Kementerian PUPR dan BNPB yang menunjukkan bahwa Sumbar mengalami kerusakan infrastruktur terparah di seluruh Sumatra.
Dengan total 914 titik kerusakan yang meliputi longsor, banjir, kerusakan jalan, dan jembatan yang hanyut. Ia menyoroti lambatnya progres penanganan darurat infrastruktur.
“Progres penanganan darurat untuk jalan nasional di Sumatera Barat baru mencapai 31,47 persen, jauh tertinggal dibanding provinsi lain,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Saadiah menilai bahwa pemerintah daerah tidak lagi mampu menanggung penanganan bencana berskala besar ini.
Ia menegaskan bahwa bencana ini telah memenuhi seluruh kriteria penetapan Status Bencana Alam Nasional sesuai regulasi.
“Bencana di Sumatera Barat memenuhi seluruh kriteria penetapan Status Bencana Alam Nasional, sesuai UU 24/2007 dan PP 21/2021,” tegasnya.
Saadiah menilai bahwa status nasional akan membuka jalan bagi keterlibatan penuh pemerintah pusat.
“Dengan status nasional, negara dapat mengerahkan penuh seluruh sumber daya teknis dan keuangan, mulai dari BNPB, TNI, Polri, Basarnas, hingga Kementerian PUPR dan Kemenhub untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.
Politisi asal Maluku ini juga mengingatkan bahwa keterlambatan pemulihan berdampak serius terhadap aktivitas masyarakat, termasuk arus mudik dan pemulihan ekonomi wilayah yang sangat bergantung pada konektivitas antarwilayah.
Dalam kesempatan tersebut, ia meminta seluruh kementerian terkait mengerahkan seluruh kemampuan untuk mempercepat pembukaan akses jalan strategis.
“Pemasangan jembatan Bailey harus diprioritaskan di jalur strategis, alat berat perlu ditambah untuk mempercepat penanganan 203 titik longsor, serta stabilisasi tebing pada kawasan rawan seperti Lembah Anai harus segera dilakukan,” pinta Saadiah.
Mengakhiri pernyataannya, Saadiah menyebut bahwa kunjungan Komisi V merupakan langkah penting untuk memastikan pemulihan Sumbar berjalan cepat dan tepat.
Ia menegaskan bahwa seluruh elemen negara harus hadir secara penuh.
“Negara harus hadir sepenuhnya. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan Sumatera Barat bangkit kembali dengan lebih kuat dan lebih siap menghadapi potensi bencana ke depan,” tutupnya.
Komentar