LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026 dinilai sarat kepentingan strategis, terutama dalam peta politik menuju Pemilihan Presiden 2029.
Langkah tersebut tidak hanya dimaknai sebagai agenda pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kesinambungan kepemimpinan nasional.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, kehadiran Gibran di IKN akan sulit dilepaskan dari sosok Presiden Joko Widodo yang menjadi penggagas utama pemindahan ibu kota. Menurutnya, keputusan itu mengandung pesan politik yang kuat.
“IKN adalah legacy terbesar Jokowi. Ketika Gibran berkantor di sana, publik akan membaca itu sebagai kesinambungan politik dan simbol regenerasi kekuasaan dari Jokowi ke generasi berikutnya,” ujar Arifki, Senin (15/12).
Ia menjelaskan, politik Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh figur dan narasi keberlanjutan kepemimpinan. Karena itu, berkantor di IKN akan mempertebal citra Gibran sebagai bagian dari proyek besar pemerintahan, bukan sekadar pelengkap posisi wakil presiden.
Selain aspek simbolik, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic tersebut menilai langkah ini memiliki nilai elektoral yang nyata, terutama dalam memperluas basis dukungan di luar Pulau Jawa.
“Selama ini, politik nasional sangat Jawa-sentris. Dengan berkantor di IKN, Gibran punya peluang membangun kedekatan psikologis dan politik dengan wilayah non-Jawa, terutama Kalimantan, Indonesia Timur, dan daerah perbatasan,” jelasnya.
Menurut Arifki, keberadaan wapres secara rutin di IKN dapat membangun kesan pemerataan perhatian negara sekaligus mematahkan anggapan bahwa pusat kekuasaan hanya berputar di Jakarta dan Jawa.
“Secara elektoral, ini penting. Pemilih di luar Jawa sering kali mencari figur nasional yang benar-benar hadir, bukan sekadar datang saat kampanye,” katanya.
Dari sudut pandang komunikasi politik, IKN juga dinilai sebagai ruang strategis yang belum padat oleh persaingan elite. Aktivitas kenegaraan di ibu kota baru akan lebih mudah dilekatkan pada figur yang secara fisik hadir dan aktif di sana.
“Ini memberi Gibran ruang untuk membangun citra kepemimpinan nasional yang lebih mandiri, sekaligus keluar dari bayang-bayang politik Jakarta,” tambahnya.
Namun demikian, Arifki mengingatkan bahwa strategi ini tidak tanpa risiko. Kehadiran di IKN bisa memunculkan persepsi elitis dan jarak dengan persoalan masyarakat, terutama di Pulau Jawa yang masih menjadi lumbung suara terbesar.
“Karena itu, strategi ini harus diimbangi dengan kinerja nyata dan komunikasi publik yang inklusif. Jika tidak, simbol politik bisa berbalik menjadi beban,” ujarnya.
Meski begitu, ia menilai langkah berkantor di IKN tetap merupakan investasi politik jangka menengah yang masuk akal bagi Gibran.
“Dalam politik elektoral, simbol, lokasi, dan kehadiran fisik sangat menentukan. IKN memberi Gibran panggung masa depan, sekaligus jalur untuk membangun kekuatan elektoral di luar Jawa menuju 2029,” pungkasnya.
Komentar