LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib mendesak Perum Bulog menyusun sistem ketahanan pangan khusus bagi wilayah yang kerap dilanda bencana, terutama banjir.
Menurutnya, negara harus memastikan kebutuhan pangan warga tetap aman dan terjangkau meski bencana datang berulang.
Hal itu disampaikan Labib dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama jajaran Perum Bulog di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Ia menyoroti kondisi Lamongan, Jawa Timur, yang disebutnya sebagai daerah “langganan banjir” dan menjadi keluhan langsung dari konstituennya.
Labib mengungkapkan, banjir di Lamongan bukan lagi kejadian insidental, melainkan bencana rutin yang terjadi hampir setiap tahun.
Bahkan, sedikitnya lima kecamatan di wilayah tersebut mengalami banjir minimal tiga kali dalam setahun.
Akibat kondisi tersebut, para petani kerap mengalami gagal panen, sementara warga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok karena minimnya ketersediaan pangan di tengah bencana.
“Nah, itu minta tolong betul-betul diperhatikan bagaimana Bulog membuat satu sistem ketahanan pangan di daerah-daerah yang terdampak banjir begini,” kata Labib dalam rapat tersebut, Rabu (21/1).
Legislator Fraksi Partai Golkar itu berharap Bulog tidak hanya bersifat reaktif, melainkan memiliki formulasi yang matang dan berkelanjutan untuk daerah rawan bencana, termasuk Lamongan.
“Dengan kesediaan pangan pokok yang murah, yang terjangkau. Kalau perlu ekosistem ekonominya, dijalankan ekosistem alternatifnya,” ucap Labib.
Lebih lanjut, Labib mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) turut dilibatkan dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat saat bencana terjadi.
Menurutnya, koperasi bisa menjadi motor penggerak ekonomi alternatif ketika aktivitas utama warga terhenti.
“Mungkin UMKM-nya, home industry di sana bisa dihidupkan. Sehingga tiga bulan mereka mengalami banjir dan tidak bisa beraktivitas tapi masih ada aktivitas ekonomi yang berjalan,” kata Labib.
Ia menambahkan, peran koperasi tidak sebatas sebagai penyalur bantuan pangan, tetapi juga menjadi penghubung bagi usaha-usaha masyarakat kecil.
“Itu yang kita harapkan betul di koperasi ini. Jadi koperasi nanti selain sebagai penyalur produk-produk pangan, produk pemerintah ke masyarakat, itu juga menjadi penghubung buat usaha-usaha kelompok masyarakat di bawah,” timpalnya.
Di sisi lain, Labib juga menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah dalam pembenahan infrastruktur di Lamongan.
Ia menilai genangan air yang terjadi setiap tahun sudah tidak bisa lagi disebut sebagai banjir biasa.
“Memang harus ada satu rekayasa pembangunan yang lebih komprehensif di bidang infrastruktur untuk menangani banjir tersebut. Tapi di luar itu, aspek-aspek ketahanan pangan yang perlu dipikirkan,” tegasnya.
Komentar