LIPUTAN.CO.ID, Jakarta Barat – Komisi II DPR RI mengkritisi pola capaian kinerja layanan pertanahan yang dinilai belum konsisten sepanjang tahun.
Berdasarkan paparan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, capaian layanan meningkat signifikan pada empat bulan terakhir, bahkan menembus angka 90 hingga 99 persen, sedangkan pada periode Januari hingga Agustus, capaian berada di kisaran 70-80 persen, meski jumlah berkas relatif tidak jauh berbeda.
Hal tersebut ditemukan Komisi II DPR saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kamis (15/01/2026).
Kondisi serupa juga terlihat di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, di mana capaian kinerja meningkat bertahap dari 66 persen, 74 persen, hingga mencapai 90 persen.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai lonjakan tersebut perlu dianalisis secara mendalam agar tidak sekadar menjadi capaian administratif tanpa perbaikan sistemik.
Komisi II DPR RI menegaskan, kinerja pelayanan publik harus diukur dengan standar waktu, indikator capaian, dan beban kerja yang jelas. Tanpa itu, peningkatan kinerja sulit dievaluasi secara objektif dan berisiko tidak berkelanjutan.
Oleh karenanya, politikus PDI-Perjuangan itu mempertanyakan inkonsistensi tersebut. “Kita ingin tahu apakah karena jumlah berkas yang masuk atau dari pihak kita sebagai ATR BPN sebagai pelayanan,” ujarnya.
Deddy Sitorus juga menegaskan pentingnya ukuran kinerja yang terukur, tidak hanya laporan di atas kertas demi menyenangkan atasan atau mitra lainnya.
“Kalau gak ada itu gimana kita ngukur kinerja masing-masing kantor?” tambahnya.
Komentar