LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan infrastruktur serta proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sekaligus pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan tersebut disampaikan Saadiah dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Saadiah menyebut Komisi V DPR RI akan segera menggelar rapat lanjutan bersama seluruh mitra kerja guna mengulas penanganan dampak bencana yang terjadi sebelumnya.
Terutama terkait kerusakan infrastruktur dan relokasi warga terdampak.
“Hari ini kita akan rapat Komisi V bersama seluruh mitra dalam rangka evaluasi pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabencana di Sumatera,” katanya.
“Agenda ini sangat penting bagi pertanggungjawaban publik dan juga pertanggungjawaban APBN di masa bencana kemarin,” ujar Saadiah.
Menurut dia, rapat evaluasi tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga strategis yang memiliki peran langsung dalam penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Permukiman, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Saadiah menyoroti kondisi infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana, mulai dari jalan hingga jembatan yang menjadi akses vital masyarakat.
“Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah pembangunan infrastruktur yang rusak saat bencana, jalan, jembatan, dan beberapa ruas yang kondisinya sangat parah,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Saadiah juga menekankan pentingnya kejelasan terkait realisasi anggaran relokasi dan penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana.
“Pembangunan hunian sementara dan rumah-rumah khusus bagi masyarakat di daerah terdampak bencana akan kami pertanyakan dalam rapat bersama mitra Komisi V,” kata Saadiah.
Ia menilai evaluasi tersebut krusial agar proses pemulihan pascabencana tidak hanya berjalan secara administratif.
Tetapi benar-benar efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan kepastian hidup yang lebih layak bagi masyarakat korban bencana.
Komentar