LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, menyampaikan sejumlah catatan kritis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Catatan tersebut mencakup isu kolaborasi lintas kementerian, peran BUMN, hingga arah kebijakan olahraga nasional ke depan.
Habib mengawali dengan mengapresiasi upaya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membangun kerja sama lintas sektor.
Namun, ia menilai kolaborasi itu masih terlalu sempit jika hanya melibatkan segelintir kementerian.
“Kalau kita bicara kolaborasi, jangan hanya beberapa kementerian. Saya melihat setidaknya ada 12 atau 13 kementerian yang bisa terlibat,” ujar Habib.
Menurutnya, pengembangan olahraga nasional membutuhkan dukungan yang jauh lebih luas, termasuk keterlibatan BUMN, agar pembinaan atlet dan cabang olahraga dapat berjalan merata dan berkelanjutan.
Dalam catatan berikutnya, Habib menyoroti peran BUMN yang dinilai masih terpusat pada satu cabang olahraga, yakni voli.
Ia mempertanyakan kebijakan tersebut dan mendorong agar dukungan BUMN tidak terkonsentrasi pada satu cabor saja.
“Kenapa BUMN hanya fokus ke voli saja? Padahal banyak cabang lain yang bisa didukung. Ini perlu pemerataan,” tegasnya.
Habib juga menyinggung kebijakan penetapan 21 cabang olahraga prioritas nasional. Ia mempertanyakan alasan dimasukkannya voli pantai sebagai cabor prioritas, sementara voli indoor justru tidak masuk dalam daftar.
Selain itu, Habib menilai potensi atlet dari lingkungan TNI dan Polri masih belum digarap maksimal.
Ia merujuk pada pengalaman SEA Games, di mana muncul atlet-atlet berprestasi yang berlatar belakang aparat, serta mencontohkan Vietnam yang pernah banyak merekrut pemain militer untuk memperkuat tim nasional sepak bolanya.
“Ini bisa kita kaji kembali. Potensi-potensi yang masih terpendam, khususnya dari TNI dan Polri, perlu dimaksimalkan,” ujarnya.
Tak hanya soal pembinaan atlet, Habib juga mengingatkan Kemenpora agar mewaspadai dinamika geopolitik yang berdampak pada olahraga internasional.
Ia menyinggung wacana Rusia yang disebut tengah menyiapkan kompetisi tandingan Piala Dunia, serta dugaan ketidakadilan dalam penyelenggaraan ajang regional.
“Mereka menang, tapi dengan cara yang tidak objektif dan tidak menjunjung sportivitas,” kata Habib, merujuk pada pelaksanaan SEA Games dan ASEAN Para Games.
Di penghujung rapat, Habib mengkritisi belum adanya penjelasan rinci dari Kemenpora terkait rencana penyelenggaraan event olahraga internasional pada 2026.
Ia menyinggung mundurnya Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan panjat tebing internasional, serta dampak berkelanjutan dari penolakan atlet Israel di masa lalu.
“Ini perlu diklarifikasi dalam waktu singkat agar tidak menimbulkan spekulasi,” pungkasnya.
Komentar