LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai 2026 seiring meningkatnya produksi dalam negeri yang didorong kebijakan mandatori biodiesel B40 dan penguatan kapasitas kilang nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia kini berada dalam posisi surplus pasokan solar.
“Dengan produksi sekarang di Pertamina yang RDMP di Balikpapan, akumulasi konsumsi B40 totalnya sekarang kita surplus kurang lebih sekitar 1,4 juta kiloliter,” ujar Bahlil saat Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, dikutip Jumat (23/1).
Bahlil menjelaskan, tren pemanfaatan biodiesel terus meningkat sejak penerapan mandatori pada 2021.
Saat itu, realisasi biodiesel tercatat 9,3 juta kiloliter dengan skema B30. Angka tersebut naik menjadi 10,4 juta kiloliter pada 2022, lalu 12,3 juta kiloliter di 2023, dan mencapai 13,2 juta kiloliter pada 2024 melalui penerapan B35.
Pada 2025, pemerintah resmi menjalankan mandatori B40. Hingga Desember 2025, realisasi pemanfaatan biodiesel untuk kebutuhan domestik mencapai 14,2 juta kiloliter atau setara 105,2 persen dari target 13,5 juta kiloliter.
Capaian ini turut menekan impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter.
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memperkuat pemanfaatan energi domestik serta memberi dampak ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.
Tak berhenti di solar, pemerintah juga menyusun strategi untuk sektor bensin. Melalui optimalisasi kilang dan kebijakan bioenergi, impor bensin beroktan menengah hingga tinggi ditargetkan berhenti pada 2027.
“Kemudian untuk 2026 ini juga telah kita merancang untuk 2027 tidak lagi kita melakukan impor bensin yang RON 92, 95, 98. Nah ini kita akan selesaikan nanti di akhir 2027,” jelasnya.
Selain itu, upaya pengurangan impor juga menyasar bahan bakar pesawat atau avtur.
Kelebihan pasokan solar nasional akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pengembangan avtur di dalam negeri, sejalan dengan agenda hilirisasi energi.
“Sekarang kami dengan Pertamina bekerja keras agar kelebihan solar yang 1,4 juta KL dikonversi menjadi bahan baku dalam membangun avtur, agar 2027 betul-betul kita sudah tidak melakukan impor avtur, solar C51, kemudian bensin yang RON 92, 95, 98 jadi tinggal kita impor itu yang RON 90 saja yang untuk subsidi itu untuk BBM,” tegas Bahlil.
Sebagai bagian dari penguatan kebijakan bioenergi nasional, Kementerian ESDM juga tengah menguji biodiesel dengan kadar campuran lebih tinggi, termasuk B50 untuk mesin diesel.
“Hasil uji tersebut akan menjadi dasar pengembangan kebijakan mandatori biodiesel ke depan, dengan tetap memperhatikan aspek teknis, keekonomian, serta kesiapan infrastruktur dan industri pendukung,” tukasnya.
Komentar