LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Dalam mendorong peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan ekologi nasional di daerah, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto bersepakat akan menggelar Lomba Green Village (Desa Hijau) Tingkat Nasional.
Hal tersebut disampaikan Sultan saat menghadiri peringatan Hari Desa Nasional 2026, di Boyolali Jawa Tengah, Kamis (15/1/2026).
“Atas nama ketua dan seluruh anggota DPD RI, kami mengucapkan Selamat Hari Desa Nasional tahun 2026 kepada segenap pemerintah dan masyarakat desa di seluruh Indonesia,” ujar Sultan, saat memberikan sambutan di hadapan puluhan ribu Kepala desa.
Sultan mengatakan, DPD RI memiliki kepentingan dan tugas konstitusional dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan undang-undang serta semua program prioritas pemerintah di setiap desa.
“Desa merupakan garda terdepan pembangunan Nasional, khususnya dalam bidang pangan dan ketahanan ekologi. Hal ini Penting untuk menjaga Dan melindungi masa depan desa dari potensi bencana alam Dan perubahan Iklim,” tegasnya.
Oleh Karena itu, lanjut Sultan, di tengah tantangan dan ancaman bencana alam, pemerintah desa harus memiliki paradigma berkelanjutan atau green mind, sehingga gagasan Green Democracy yang ditawarkan relevan dengan agenda ketahanan ekologi di desa.
“Negara harus mengapresiasi para pemerintah desa yang memiliki Komitmen dan konsisten menjaga luasan hutan dan kelestarian ekosistem lainnya baik di laut maupun di darat,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, tambahnya, DPD RI bersama Kementerian Desa, akan berkolaborasi melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada ketahanan ekologi nasional di desa.
“Ke depan DPD RI bersama Kementerian Desa dan semua pemerintah desa akan berkolaborasi melaksanakan kegiatan Lomba Green Village Nasional ini,” ujar Sultan.
Diketahui, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal melaksanakan peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026 dilaksanakan, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh puluhan ribu pemerintah desa dari seluruh Indonesia.
Komentar