LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi menetapkan penurunan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun 2026.
Penyesuaian ini mencakup Pertalite dan solar subsidi, sementara kuota minyak tanah justru mengalami sedikit kenaikan.
Keputusan tersebut disampaikan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
“Kami BPH telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun 2026,” ujar Wahyudi.
Dalam paparannya, Wahyudi menjelaskan kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) untuk solar subsidi pada 2026 ditetapkan sebesar 18.636.500 kiloliter.
Angka ini turun 1,32 persen dibandingkan kuota solar subsidi tahun 2025 yang mencapai 18.885.000 kiloliter.
Sementara itu, kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite mengalami penurunan lebih tajam. Untuk 2026, kuota Pertalite ditetapkan sebesar 29.267.947 kiloliter, atau turun 6,28 persen dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 31.230.017 kiloliter.
Berbeda dengan dua jenis BBM tersebut, kuota minyak tanah justru dinaikkan. Pada 2026, kuota minyak tanah ditetapkan sebesar 526 ribu kiloliter, naik tipis 0,19 persen dari kuota tahun 2025 yang sebesar 525 ribu kiloliter.
Sebelumnya, BPH Migas melaporkan keberhasilan menghemat anggaran negara hingga Rp4,9 triliun melalui pengawasan ketat penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Penghematan ini terjadi karena penyaluran BBM bersubsidi berhasil dikendalikan sehingga tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.
Realisasi penyaluran solar subsidi tercatat mencapai 97,49 persen dari kuota APBN 2025.
Dari penyaluran yang lebih tepat sasaran tersebut, pemerintah menghemat sekitar 473,6 ribu kiloliter solar atau setara Rp2,11 triliun.
Untuk minyak tanah, realisasi penyaluran mencapai 507,9 ribu kiloliter atau 96,75 persen dari kuota APBN sebesar 525 ribu kiloliter.
Efisiensi ini menghasilkan penghematan sekitar 17 ribu kiloliter atau setara Rp0,12 triliun.
Penghematan terbesar berasal dari Pertalite. Realisasi penyaluran JBKP ini tercatat sebesar 28,06 juta kiloliter atau 89,86 persen dari kuota APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 31,23 juta kiloliter.
Komentar