LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung berharap Presiden Prabowo Subianto membuat kebijakan untuk mengangkat guru honorer sebagai ASN seperti pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi ASN PPPK.
Menurut La Tinro, Komisi X DPR RI sudah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk disampaikan kepada presiden.
“Satu-satunya jalan harus ada solusi dan sudah ada hasil pertemuan dengan Pak Menteri segera dikoordinasikan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait. Dan mudah-mudahan solusinya akan segera terwujud,” kata La Tinro, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Sebab, guru-guru yang ada, bahkan sudah mengabdi 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, mulai tenaga honorer sampai sekarang belum diangkat menjadi ASN, dari gaji Rp300 ribu, Rp500 ribu per bulan dan masih sangat kecil yang didapatkan selama ini.
“Kami anggota Komisi X mengharapkan agar mereka (guru) terangkat sebagai ASN dan bagaimana guru-guru bisa menghidupi keluarga mereka dengan layak dan pantas,” ujarnya.
La Tinro juga meminta Kemdikdasmen agar penempatan guru-guru tidak hanya di daerah-daerah perkotaan, tapi juga di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau 3T.
“Jumlah guru yang ada di Indonesia sebenarnya sudah memenuhi standar, artinya, boleh dikatakan sudah cukup tapi pendistribusian guru-guru ini yang tidak terdistribusi dengan baik. Artinya, di kabupaten/kota yang kelebihan guru, tapi disisi lain di daerah 3T, daerah yang marjinal sangat kurang dan itu juga mendapat pertanyaan dan akan menjadi perhatian dari Mendikdasmen,” ungkap La Tinro.
Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN PPPK menimbulkan pertanyaan bagi anggota Komisi X DPR.
“Secara pribadi-pribadi, tentu walaupun ada yang merasa kurang enak. Jangankan guru-guru, kami sebagai anggota Dewan, khususnya anggota Komisi X DPR mempertanyakan hal itu. Karena hal menyolok, baru masuk, misalnya pegawai SPPG, disisi lain guru yang sudah banyak memberikan pengorbanan yang begitu besar, belum tersentuh,” ungkapnya.
Di akhir 2025, diperkirakan masih ada sekitar 2,6 juta guru honorer atau 56 persen dari total guru di Indonesia. Banyak guru honorer yang masih berstatus non-ASN menerima gaji di bawah UMK dan berharap diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Komentar