LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Keputusan PDI Perjuangan mengambil posisi sebagai partai penyeimbang dinilai mengandung kalkulasi politik jangka panjang, bukan semata-mata sikap normatif dalam sistem demokrasi.
Langkah tersebut disebut membuka ruang manuver agar PDIP tetap memiliki akses terhadap kekuasaan.
Termasuk peluang bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjaga posisi tawar menjelang Pemilu 2029.
Pengamat politik Arifki Chaniago melihat corak oposisi PDIP saat ini berbeda dengan periode sebelumnya, terutama ketika berada di luar pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurutnya, kritik PDIP terhadap pemerintah masih disampaikan, tetapi dengan gaya yang lebih lunak, diplomatis, dan tetap dibarengi komunikasi politik yang terjaga.
Arifki menilai perubahan pendekatan tersebut mencerminkan strategi yang lebih pragmatis.
PDIP, kata dia, tampak menghindari pola oposisi keras agar tidak terperangkap dalam isolasi politik, sekaligus memastikan partai tetap relevan dalam pergerakan kekuasaan nasional.
“Sikap penyeimbang bisa dibaca sebagai upaya PDIP untuk tidak menutup pintu kekuasaan. Tetap kritis, tetapi tidak memosisikan diri sebagai musuh politik permanen,” ujar Arifki.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu menjelaskan, sikap tersebut menjadi relevan di tengah fase awal pemerintahan Prabowo yang masih cair dan terus mengalami konsolidasi.
Dengan menjaga hubungan politik, PDIP dinilai memiliki peluang untuk masuk ke kabinet melalui mekanisme perombakan atau kerja sama politik di tengah perjalanan pemerintahan.
Selain itu, Arifki menilai PDIP juga tengah mencermati ulang konstelasi elite nasional, termasuk dinamika hubungan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Kedua figur tersebut dinilai masih memegang pengaruh besar dan berpotensi memainkan peran penting dalam menentukan konfigurasi calon wakil presiden pada 2029.
“PDIP tentu tidak bisa mengabaikan fakta bahwa relasi SBY dan Jokowi ke depan akan sangat dinamis. Posisi cawapres akan menjadi titik temu kepentingan banyak elite, dan PDIP tampak tidak ingin keluar dari arena itu terlalu dini,” kata Arifki.
Dalam analisisnya, Arifki juga menyinggung rekam jejak hubungan politik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.
Meski sempat berhadap-hadapan secara politik, keduanya pernah menjalin kerja sama strategis, yang menunjukkan bahwa kompromi politik bukan hal asing bagi PDIP.
“Secara historis, Megawati dan Prabowo pernah berduet. Artinya, secara psikologis dan politis, opsi itu bukan sesuatu yang tabu. Peluang itu tampaknya tidak ingin ditutup PDIP, terutama untuk memberi ruang bagi kadernya di 2029,” ujarnya.
Di luar pertimbangan elite, PDIP juga dinilai mempertimbangkan faktor elektoral. Sikap oposisi yang terlalu keras berisiko menjauhkan pemilih moderat dan pragmatis, terutama mereka yang cenderung mendukung stabilitas pemerintahan dan menghindari konflik politik berkepanjangan.
Dengan demikian, posisi PDIP sebagai partai penyeimbang dinilai bukan sekadar pilihan etis dalam demokrasi, melainkan bagian dari strategi bertahan dan bernegosiasi dalam peta kekuasaan nasional.
Kritik tetap disuarakan, namun dirancang agar tidak menutup peluang politik PDIP ke depan, termasuk dalam kontestasi Pilpres 2029.
Komentar