LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi mengingatkan Kementerian PPN/ Bappenas tentang sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan fakta kesejahteraan masyarakat di daerah.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, proyek strategis nasional (PSN) tidak mengabaikan kondisi ekonomi warga setempat.
Hal itu dikatakan Mulyadi, mengungkap pengalamannya saat mengunjungi PSN di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor. Di tengah megahnya proyek negara yang masuk, warga lokal justru mengalami kesulitan ekonomi yang parah.
“Saya di-WA oleh warga Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang tiga hari tidak bisa beli beras. Bayangkan Pak, ada proyek nasional masuk ke wilayah itu, tapi ada warga yang tidak bisa beli beras tiga hari, kata Mulyadi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Dikatakan Mulyadi, miris sekali kalau ada proyek bersumber APBN tapi daerah tidak bisa menikmati atau tidak sesuai harapan daerah.
Selain isu ketimpangan, Mulyadi juga menyoroti ancaman terhadap kedaulatan ekosistem digital Indonesia.
Ia mengingatkan Bappenas mengenai skema pendanaan perusahaan rintisan (startup) lokal oleh investor asing yang menggunakan konsep debt to equity (utang menjadi saham).
“Bayangkan, kalau para pendonor asing masuk ke bisnis digital milik anak bangsa, kemudian mereka menjadi pemegang saham, maka ada big data yang terancam,” tegasnya.
Karena itu, kata Mulyadi, Negara harus memikirkan itu, kedaulatan ekosistem digital juga harus dijaga.
Komentar