LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Sistem asesmen dan pola mutasi di dalam organisasi Polri dinilai masih belum berjalan optimal dan perlu dibenahi secara serius, sebagai bagian dari reformasi internal kepolisian.
Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Safaruddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Pengadilan Komisi III DPR dengan Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi serta Pakar Kriminologi dan Kepolisian Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Safaruddin mengatakan, secara sistem, Polri sebenarnya sudah memiliki mekanisme asesmen kompetensi untuk penempatan jabatan, tetapi dalam praktiknya dijalankan tidak konsisten.
“Di Polri itu sebetulnya sudah ada asesmen di SDM, cuma memang belum maksimal. Kadang-kadang yang diasesmen lain, yang dimutasi lain. Ini saya kira perlu dibenahi lagi sistemnya,” ujar Safaruddin.
Selain itu, dia juga menyoroti ada anggota yang terlalu lama menduduki satu jabatan, meskipun tidak memiliki catatan pelanggaran dan bahkan berprestasi. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan, prinsip meritokrasi belum sepenuhnya diterapkan dalam manajemen karier di institusi kepolisian.
“Mutasi itu-itu saja orangnya. Ada yang lima tahun, sembilan tahun tidak mutasi, padahal juga tidak ada pelanggaran dan punya prestasi,” ungkap Safaruddin.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, pembenahan di bidang sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama jika Polri ingin memperbaiki kinerja dan kepercayaan publik.
Ditegaskannya, penempatan personel yang tidak sesuai kompetensi berpotensi memicu berbagai persoalan di lapangan, terutama di fungsi-fungsi strategis seperti reserse.
Menurutnya, perubahan kultur kerja di tubuh Polri juga tidak bisa dilepaskan dari pembenahan sistem karier dan penempatan jabatan. Jika sistem internal tidak transparan dan tidak berbasis kinerja, maka upaya reformasi Polri hanya akan berhenti pada tataran wacana.
“Kita harus benahi dari dalam, terutama SDM dan meritokrasinya. Ini penting supaya perubahan kultur itu betul-betul bisa terjadi,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Safaruddin juga menyinggung pentingnya memperkuat pengawasan internal maupun eksternal. Namun, dia mengingatkan, tanpa pembenahan serius pada sistem penempatan personel dan manajemen karier, pengawasan tidak akan berjalan efektif.
Safaruddin berharap, Polri dapat menjalankan sistem asesmen secara konsisten dan menempatkan personel sesuai dengan kompetensi, sehingga reformasi internal benar-benar berdampak pada peningkatan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat.
Komentar