LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mengingatkan pemerintah pusat memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana transfer ke daerah, khususnya di wilayah terdampak bencana alam.
Demikian dikatakan Taufan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian PAN-RB di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
“Dana tranfer ke daerah sangat rawan disalahgunakan di tengah situasi krisis, padahal anggaran itu merupakan nadi utama untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk,” kata Taufan Pawe.
Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, Komisi II telah menerima mandat khusus dari Pimpinan DPR RI untuk memastikan setiap rupiah yang dikucurkan ke daerah bencana tepat sasaran.
Tugas pengawasan tersebut, lanjutnya, merupakan tanggung jawab moral yang berat namun krusial demi memastikan akuntabilitas anggaran negara.
“Tadi saya mendengar penyampaian dari pimpinan, bahwa baru saja dilakukan rapat dengan pimpinan DPR RI. Komisi II diberikan tugas menjalankan fungsinya melakukan pengawasan penggunaan dana-dana transfer ke daerah supaya tidak disalahgunakan. Ini pekerjaan berat,” tegasnya.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini menyoroti dampak ekonomi yang mengerikan pascabencana, antara lain lonjakan inflasi yang signifikan di daerah terdampak menembus di atas 10 persen. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan warga yang sudah kehilangan harta benda.
Oleh karena itu, Taufan meminta Kementerian Dalam Negeri menggunakan keahliannya dalam memonitor pertumbuhan ekonomi daerah agar inflasi dapat ditekan.
“Ini yang saya titip tadi melalui Pak Wamen untuk diteruskan ke Pak Menteri. Pak Menteri itu setahu saya paling hebat dan piawai memonitoring daerah-daerah terkait pertumbuhan ekonominya. Tapi itu yang saya katakan tadi, kalau daerah pascabencana itu inflasinya di atas 10 persen, apa yang bisa diharap? Kasihan saudara-saudara kita di sana,” ujarnya.
Terakhir, Taufan mengajak seluruh instansi dan kementerian lembaga untuk bersinergi dalam mengawal proses pemulihan sebagai kunci kebangkitan daerah bencana yang ditopang keamanan dan ketepatan distribusi dana transfer daerah.
“Kita harus men-support supaya kembali bangkit, dengan kata kunci: dana-dana transfer keuangan ke daerah, khususnya di daerah bencana ini, betul-betul dijaga dengan baik. Komisi II mengawal dengan baik, bersama-sama dengan instansi-instansi atau kementerian lembaga lainnya,” imbuhnya.
Komentar