LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Usulan Partai NasDem untuk naikan threshold 7 persen dinilai sarat strategi jelang Pemilu 2029. Wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen yang digulirkan Partai NasDem memantik tafsir politik baru.
Pengamat menilai, langkah itu tak sekadar soal penyederhanaan sistem kepartaian, tetapi juga berpotensi mengunci ruang gerak partai lain, terutama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifiki Chaniago, melihat ada dimensi strategis di balik usulan tersebut.
Ia menyinggung potensi perpindahan kader dari NasDem ke PSI yang masih terbuka.
“ Potensi migrasi kader NasDem ke PSI ke depan masih terbuka dan bahkan bisa semakin besar,” kata Arifki lewat keterangan persnya, Senin (23/2).
“Dalam konteks itu, usulan ambang batas 7 persen dapat dibaca sebagai “lampu kuning” bagi kader yang mempertimbangkan perpindahan partai, agar menimbang ulang risiko elektoral jika bergabung dengan partai yang belum pernah lolos parlemen, “tambah Arifki.
Secara teoritis, kata Arifki, kenaikan parliamentary threshold bisa dibenarkan dalam kerangka memperkuat sistem presidensial.
Jumlah partai yang lebih sedikit di parlemen dianggap mempermudah konsolidasi koalisi dan proses legislasi.
Namun ia mengingatkan, perubahan aturan politik tak pernah sepenuhnya netral.
“Ambang batas 7 persen bukan sekadar desain kelembagaan. Itu adalah instrumen politik. Dalam konteks 2029, PSI adalah salah satu partai yang paling terdampak jika aturan itu diberlakukan,” ujarnya.
Menurutnya, partai dengan basis suara terbatas secara nasional akan menghadapi tantangan berat jika ambang batas dinaikkan.
PSI yang selama ini mengandalkan ceruk pemilih muda dan urban harus bekerja ekstra keras untuk menembus angka tersebut.
Dalam perspektif sistem kepartaian, peningkatan ambang batas mendorong penyederhanaan partai efektif.
Hanya partai dengan struktur matang dan daya jangkau luas yang mampu bertahan, sementara partai yang sedang bertumbuh berisiko gugur sebelum berkembang.
Arifki juga membaca kompetisi di segmen pemilih muda dan kelas menengah perkotaan makin ketat.
Dalam kacamata strategi, ambang 7 persen bisa menjadi instrumen pengamanan bagi partai menengah agar tak tergerus pendatang baru.
“Di politik, siapa yang mengatur aturan, sering kali ikut menentukan siapa yang bertahan. PSI tentu harus membaca ini sebagai tantangan serius,” jelasnya.
Di sisi lain, pendukung kebijakan ini beralasan bahwa sistem multipartai ekstrem dapat memicu fragmentasi dan melemahkan stabilitas pemerintahan.
Dengan partai lebih sedikit di DPR, proses pengambilan keputusan dinilai lebih efisien.
Namun konsekuensinya, semakin tinggi ambang batas, semakin besar potensi suara pemilih tak terkonversi menjadi kursi.
Representasi politik pun bisa menyempit, dan partai-partai di kisaran ambang batas akan saling berebut ceruk suara demi bertahan.
“ Wacana ini diperkirakan akan menjadi salah satu perdebatan utama dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu ke depan,” ucapnya.
“Ya, bagi NasDem, terbaca agar tak banyak lagi kader yang pindah partai. Bagi PSI, ini menjadi ujian elektoral sekaligus ujian ketahanan organisasi menjelang 2029,” pungkas Arifki.
Komentar