LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Banjir besar yang melanda sejumlah kota di Amerika Serikat hingga hujan ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang berulang di Indonesia, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman abstrak, melainkan realitas yang menuntut respons cepat dan terukur.
Di tengah eskalasi cuaca ekstrem global itu, DPR menilai pengelolaan sumber daya alam serta mitigasi bencana masih menjadi pekerjaan rumah besar yang tak bisa ditunda.
Hal itu mengemuka dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, menyebut kondisi dunia saat ini menunjukkan sinyal bahaya yang semakin nyata.
Ia mengungkapkan saat berkomunikasi dengan seorang warga negara Indonesia yang tinggal di salah satu kota di Amerika Serikat dan baru saja terdampak banjir besar bersamaan dengan turunnya salju secara ekstrem.
Menurut Nasir, peristiwa tersebut mencerminkan bagaimana cuaca ekstrem telah menjadi ancaman lintas negara yang tidak lagi bisa dipandang sebagai kejadian insidental.
“Bencana memang bersumber dari alam, tetapi ketika manusia gagal mengelolanya dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan merusak sendi-sendi kehidupan,” kata Nasir.
Ditegaskannya, tantangan utama saat ini bukan semata soal fenomena alam, melainkan bagaimana manusia, melalui kebijakan dan regulasi, mampu mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab agar cuaca ekstrem tidak bermuara pada bencana kemanusiaan.
Politikus PKS itu menilai, regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam memegang peran kunci dalam upaya mitigasi bencana.
Aturan tersebut, lanjutnya, harus memastikan adanya keterlibatan aktif manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah eksploitasi berlebihan yang berpotensi memperparah dampak cuaca ekstrem.
“Regulasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk peran manusia di dalamnya, menjadi sangat penting. Energi sinergi dan kolaborasi menghadapi bencana tidak boleh berhenti sebagai wacana atau sekadar dokumen kebijakan,” ujarnya.
Ia berharap forum Dialektika Demokrasi tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mampu mendorong kesadaran kolektif dan langkah konkret lintas sektor, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat, untuk menghadapi tantangan cuaca ekstrem secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
Komentar