LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Gerakan Pangan Murah (GPM) diminta tidak sekadar program rutin menjelang Ramadhan, tetapi menjadi bukti nyata kehadiran negara bagi korban bencana.
DPR menilai distribusi GPM dan bantuan pangan 2026 masih timpang dan belum menyentuh wilayah paling terdampak.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan, ribuan warga di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi membutuhkan perhatian khusus melalui penambahan titik GPM.
Ia menyoroti wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang saat ini tengah dilanda duka.
“Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut dan Sumbar. Tolong lah titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka,” tegas Alex, Rabu (4/2).
Pernyataan itu disampaikan Alex saat rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama mitra kerja dengan agenda pengamanan harga dan kesiapan stok pangan menjelang Ramadhan 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Rapat tersebut juga membahas rencana pelaksanaan GPM oleh ID Food di 420 titik secara nasional.
Namun, Alex menilai sebaran lokasi GPM belum mencerminkan rasa keadilan bagi daerah terdampak bencana.
Berdasarkan paparan ID Food, GPM hanya direncanakan di dua titik di Aceh, empat titik di Sumatera Utara, dan sembilan titik di Sumatera Barat.
“Mudah-mudahan, ID Food menggelar GPM secara gratis bagi warga korban bencana. Jika ternyata tak gratis, tolong titiknya diperbanyak. Kondisi ekonomi lagi kesulitan di tiga daerah terdampak bencana ini. Kawan-kawan kita tengah ditimpa bencana,” ujar Alex.
Ia juga mengkritik dominasi pelaksanaan GPM di wilayah perkotaan. Alex mencontohkan Jakarta yang mendapat alokasi 65 titik GPM, sementara Jawa Tengah hanya 45 titik, meski menjadi salah satu tujuan utama arus mudik Lebaran.
“Sebagai daerah urban, setiap kali libur lebaran, mayoritas perantau yang jadi penduduk Jakarta, akan pulang kampung berlebaran.
Dengan fenomena itu, semestinya GPM di Jakarta, tak lebih banyak dari Jawa Tengah yang sejatinya adalah lokasi tujuan mudik lebaran warga Jakarta,” terang Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumbar.
Selain GPM, Alex turut mempertanyakan kepastian jadwal penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras dan minyak goreng bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat pada 2026.
Ia berharap bantuan tersebut dapat disalurkan lebih awal, yakni pada Februari hingga Maret.
“Belajar dari pengalaman tahun 2025 lalu, mohon penyaluran Banpang ini disegerakan Bapanas bersama Bulog sebagai pelaksana teknis. Karena, kondisi geografis negara kita yang beragam,” ungkap Alex.
“Penyaluran Banpang di pedalaman Papua sana, tentunya akan membutuhkan waktu lebih panjang,” tambahnya.
Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Heriadi atau Titiek Soeharto bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman. Hadir dalam rapat itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama ID Food Ghimoyo, serta jajaran terkait lainnya.
Komentar