LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mengatakan banyak perangkat desa mundur dan beralih menjadi pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perangkat desa beralih jadi pekerja MBG menurut politikus PKS daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II itu, karena dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi dibandingkan bertahan dengan status dan tunjangan yang tidak jelas.
Hal itu diungkap Abdul Hadi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
“Mereka menyampaikan kepada kami statusnya di desa seperti apa? Belum ada kepastian. Ya, itu yang mereka sampaikan. Apalagi tadi disampaikan ada tunjangan perangkat desa, ya, itu belum jelas bagi mereka. Sehingga mereka pindah jadi pekerja MBG,” ungkap Abdul Hadi.
Karena itu, Abdul Hadi mendesak pemerintah agar segera memberikan kepastian status bagi kepala dusun hingga kaur desa. Sebab, mereka ujung tombak pembangunan, namun kesejahteraannya terabaikan sehingga wajar jika mereka mencari pekerjaan lain yang lebih pasti.
Dijelaskannya, migrasi profesi ini terjadi karena hitungan pendapatan sebagai pekerja MBG lebih konkret dibanding insentif desa yang kerap tertunda. Abdul Hadi pun meminta Mendes PDT menjadikan isu pindahnya perangkat desa jadi petugas MBG sebagai prioritas agar pemerintahan desa tidak lumpuh ditinggal pekerjanya.
“Jadi tidak lagi mengurus dusun, kemudian mengurus pekerjaan yang mereka mengatakan ini lebih berpenghasilan bagi mereka. Ini menjadi catatan, Pak Menteri, agar kemudian kita juga bisa memberikan kepastian kepada perangkat-perangkat desa kita sehingga mereka bisa konsisten untuk membantu pemerintah di dalam pembangunan di desa,” pungkasnya.
Komentar