LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas mengungkap potensi kerawanan sosial politik, penguatan peran pemerintah daerah, perlindungan data pribadi dan keamanan siber, akurasi data kependudukan, dan dampak kebijakan fiskal terhadap stabilitas daerah sert menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas nasional.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas DPD RI dalam Rapat Konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, guna menindaklanjuti aspirasi daerah sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan dinamika politik dan keamanan di daerah.
“Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas politik dan keamanan serta ketahanan nasional. Untuk itu, DPD RI mendorong tindak lanjut konkret aspirasi daerah, pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2026, serta perhatian terhadap aspirasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB),” kata GKR Hemas, di Kantor Menkopolkam, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dikatakannya, isu politik dan keamanan bukan hanya urusan pemerintah pusat, tetapi juga merupakan denyut kehidupan masyarakat daerah.
“Ketika stabilitas terganggu, pemerintah daerah dan masyarakat di akar rumput menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam mengatakan pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menjembatani aspirasi masyarakat daerah yang dihimpun para anggota DPD RI saat melaksanakan kegiatan di wilayah masing-masing.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah usulan pemekaran daerah. Saat ini tercatat ratusan usulan pemekaran provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai wilayah di Indonesia.
Menurutnya, proses tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah, termasuk peran Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
“Aspirasi diharapkan dapat diteruskan kepada Presiden melalui Menko Polkam, terutama aspirasi yang belum dapat disampaikan secara langsung. Melalui rapat konsultasi ini, DPD RI berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret demi memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional,” jelas Andi Sofyan.
Selain pemekaran wilayah, DPD RI juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan sebagai wujud penguatan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping itu, isu perlindungan dan pengakuan masyarakat adat juga menjadi komitmen penting yang terus diperjuangkan, khususnya melalui Komite I DPD RI.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago menegaskan pentingnya pendekatan pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Hasil rapat diharapkan memperkuat perumusan kebijakan nasional yang responsif, komprehensif, dan berkeadilan berbasis aspirasi daerah.
“Beberapa fokus utama meliputi penguatan stabilitas politik daerah, akurasi data kependudukan dan kebijakan Dana Transfer ke Daerah, keamanan informasi dan perlindungan data pribadi, serta peningkatan keamanan dan ketertiban di ruang publik,” jelasnya.
Komentar