LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membangun Human Capital (Modal Manusia) Indonesia secara menyeluruh.
Hal tersebut dikatakan Nawardi sebagai respons terhadap Gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu (31/1/2026).
“Merespons dinamika hukum di MK, kita perlu memahami bahwa kualitas capaian pendidikan sangat berkorelasi dengan kesiapan fisik dan nutrisi siswa. Investasi besar pada infrastruktur dan kurikulum akan jauh lebih optimal jika dibarengi dengan pemenuhan input kognitif anak-anak kita,” kata Nawardi.
Ditegaskannya, program MBG hadir untuk memastikan setiap anak memiliki daya konsentrasi dan kecerdasan yang prima guna menyerap ilmu pengetahuan. “Inilah esensi sejati dari penguatan human capital melalui sinergi antara kesehatan dan pendidikan,” tegasnya.
Senator Indonesia asal Jawa Timur ini menjelaskan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN telah melakukan langkah transformatif yang melampaui sekadar pemberian makanan.
Berdasarkan paparan BGN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite IV DPD RI pada 27 Januari 2026, program ini merupakan penggerak ekonomi baru di daerah. Tercatat hingga 26 Januari 2026, telah ada 21.691 Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) yang beroperasi, di mana setiap unitnya mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja lokal serta menjadi offtaker bagi produk petani dan nelayan setempat.
“Program ini adalah solusi dalam memutus rantai stunting yang selama ini menjadi tantangan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Melalui unit SPPG, kita memberdayakan ahli gizi dan bahan pangan lokal, sehingga tercipta kemandirian pangan tanpa bergantung pada impor. Ini adalah strategi komprehensif untuk meningkatkan kesehatan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput,” tambahnya.
Terkait proses hukum Program MBG digugat ke MK, Nawardi meyakini para Hakim Konstitusi akan bijaksana dalam mengedepankan hak-hak dasar anak Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia berharap putusan MK tetap mendukung keberlanjutan program yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2026 ini.
“Saya optimis MK akan melihat program ini sebagai langkah konstitusional untuk melindungi masa depan generasi. Mengacu pada prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika kita ingin memenangkan persaingan global menuju Indonesia Emas 2045, pertempuran melawan kelaparan dan stunting di ruang-ruang kelas harus kita menangkan hari ini. Jangan sampai perdebatan administratif menghalangi hak nutrisi yang sangat dibutuhkan anak-anak kita,” pungkasnya.
Komentar