LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menilai kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap program pembangunan 3 juta rumah per tahun sebagai peringatan serius untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Sejak awal Presiden memiliki keinginan besar merealisasikan target 3 juta rumah per tahun. Namun kritik yang muncul, termasuk dari Presiden sendiri, menunjukkan pelaksanaannya belum sesuai harapan,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurutnya, kritik tersebut bukan sekadar catatan biasa, melainkan dorongan untuk mengembalikan arah kebijakan perumahan ke prinsip ekonomi kerakyatan.
Ia menekankan bahwa program ini harus berpijak pada gagasan tokoh-tokoh ekonomi nasional seperti Mohammad Hatta, Margono Djojohadikusumo, dan Sumitro Djojohadikusumo, yang menempatkan rumah sebagai hak dasar, bukan sekadar komoditas.
“Rumah adalah simbol kemerdekaan dan hak asasi. Karena itu, pendekatan yang terlalu komersial berisiko melenceng dari tujuan utama,” ujarnya lagi.
Fahri juga menyinggung praktik di sejumlah negara seperti Singapura dan Malaysia, hingga kawasan Skandinavia, yang dinilai berhasil karena kuatnya peran negara dalam penyediaan hunian rakyat.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak bisa sekadar membangun dan menjual rumah. Yang dibangun adalah peradaban, kemartabatan, dan jaminan hak dasar manusia,” kata Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo secara terbuka menyoroti lambatnya realisasi program tersebut di lapangan, bahkan mempertanyakan langsung kinerja Satuan Tugas Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo.
“Kenapa program perumahan agak lambat?” tanya Prabowo.
Ia juga menilai terdapat kesenjangan antara target ambisius pemerintah dengan capaian nyata di lapangan, serta menyoroti hambatan birokrasi yang dinilai belum optimal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program prioritas nasional ini masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi kelembagaan maupun pelaksanaan teknis di lapangan.
Komentar